TRIBUNNEWS.COM - Kasus penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton di pesawat Garuda Indonesia terus menjadi sorotan.
Terlebih setelah Menteri BUMN Erick Thohir memecat Direktur Utama Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau akrab disapa Ari Askhara.
Berbagai tokoh pun memberi tanggapan.
Sejumlah pihak juga mengungkap kebijakan yang dianggap tak fair saat Ari Askhara menjabat sebagai Dirut Garuda.
Berikut rangkumannya dari Kompas.com, Minggu (8/12/2019).
1. Tanggapan Sandiaga Uno
Pengusaha yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno memberi tanggapan atas kasus penyelundupan Harley Davidson yang melibatkan Ari Askhara.
Sandi meminta publik menilai kasus Ari Askhara secara proporsional karena banyak kasus serupa yang terjadi.
"Saya ucapkan dukungan saya kepada pak Erick (Menteri BUMN Erick Thohir,-Red) dan melihat kasus ini, jangan betul-betul dihancurkan dia (Ari Ashkara), dirundung (bully) habis-habisan, tapi dijadikan contoh agar kejadian tidak terulang lagi," kata Sandi di Hotel Crowne Jakarta, Minggu (8/12/2019), seperti dikutip dari Kompas.com yang mengutip Antara.
Terkait sosok Ari Askhara, Sandi mengaku mengetahui kiprah Ari.
Sandiaga mengatakan, rekam jejak Ari Ashkara cemerlang dari mulai menjadi bankir hingga sekarang menjadi Direktur Utama Garuda Indonesia.
Namun, Sandi memahami apa yang dilakukan Erick dengan memecat Ari Askhara karena bukan berarti Ari kebal hukum karena memiliki rekam jejak yang jelas lantas menjadi imun terhadap perilakunya.
Lebih jauh, Sandi mengaku prihatin atas apa yang dilakukan Ari Askhara.
"Sangat memprihatinkan ya, dan ini membuat miris hati kita bahwa penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum dilakukan oleh petinggi-petinggi yang mestinya jadi role model," kata Sandi.
Di sisi lain, Sandi mengapresiasi langkah Menteri BUMN Erick Thohir yang memecat Ari Askhara.
"Langkah pak Erick tepat dan mengirimkan pesan yang jelas. Bahwa siapapun itu yang melakukan, tidak ada yang above the law," ujar Sandi.
Kendati tak cukup hanya melakukan pencopotan direksi yang bermasalah, Sandi memberi saran agar pembenahan dapat dilakukan sampai tingkat bawah juga melalui sistem sesuai dengan Undang-Undang BUMN dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
"Saya melihat BUMN ini tata kelola perusahaannya, good corporate governance-nya perlu terus diperbaiki ke depan karena mereka adalah milik negara dan milik rakyat, sehingga mereka harus bertanggung jawab juga kepada rakyat," kata Sandi.
2. KPK Sebut Bukan Modus Baru
Kasus penyelundupan Harley di Garuda Indonesia juga mendapat tanggapan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menganggap modus penyelundupan barang mewah seperti yang terjadi pada maskapai penerbangan Garuda Indonesia bukan barang baru.
"Kalau itu menjadi modus, saya kira itu sudah menjadi cerita yang sangat umum," ujar Saut usai diskusi di kawasan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2019).
KPK juga menemukan modus serupa pada sejumlah bandar udara serta pelabuhan.
Penyelundup barang mewah biasanya ingin menghindari pajak.
"Sejak awal saya di KPK sudah mencoba masuk di Tanjung Priok, langsung membuka kontainer. Pergi ke bandara melihat sendiri mereka melakukan ada barang yang tidak cocok dengan yang disebutkan. Itu modus itu seharusnya dihentikan," kata dia.
3. Tanggapan ICW
Indonesian Corruption Watch ( ICW) turut berkomentar terkait kasus penyelundupan di Garuda.
Koordinator ICW Adnan Topan Husodo menyatakan, Menteri BUMN Erick Tohir seharusnya memecat Ari Askhara secara tidak hormat.
Adnan mengatakan, seharusnya Ari Askhara dipecat secara tidak hormat akibat perbuatannya yang telah menyelundupkan onderdil motor gede Harley Davidson.
Menurut dia, hal ini patut dilakukan agar Ari Askhara tak mendapatkan haknya setelah didepak dari perusahaan BUMN tersebut.
"Semestinya dipecat dengan tidak hormat, diberhentikan dengan tidak hormat, sehingga dia tidak bisa mendapatkan haknya dia. Kalau, misalnya pemberhentian itu dengan hormat itukan beda," ujar Adnan di Kantor Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Jakarta, Sabtu (7/12/2019).
Adnan mengatakan, apa yang dilakukan Ari Askhara merupakan bagian dari korupsi dan pelanggaran kode etik berat.
"Harus ada proses hukum. Ini kan menunjukan bahwa praktik-praktik seperti itu bukan sesuatu yang ditoleransi. Apalagi kita juga dapat dengar sebenarnya pegawai Garuda sudah gerah dengan Dirutnya," kata Adnan.
4. Astindo Beri Dukungan
Sekretaris Jenderal Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Pauline Suharno mengungkapkan pemecatan Ari Askhara adalah tindakan tepat.
Pauline juga mengungkap sejumlah kebijakan Ari Askhara yang dianggap tak fair.
Kebijakan tersebut mulai dari menghapuskan harga promo domestik hingga meniadakan komisi agent yang digantikan dengan sales fee.
"(Lalu) memberikan prioritas kepada agent dan OTA tertentu untuk bisa issue tiket dengan adanya kebijakan cash in advance," ujar Pauline ketika dihubungi Kompas.com pada Jumat (6/12/2019).
Menurut Pauline, kebijakan-kebijakan tersebut baru terjadi sejak Ari Askhara naik menjadi Dirut Garuda Indonesia.
Ia mencontohkan kebijakan cassh in advance yang sebelumnya tidak ada kini berlaku.
Kebijakan ini disebut menciptakan monopoli oleh travel agent yang mampu memberikan cash in advance dengan nominal minimal yang sudah ditentukan perihal issue tiket pada Garuda.
"Agent dan OTA yang bisa kasih cash in advance akan dapat insentif atau cashback lebih besar, sehingga mereka bisa memberikan diskon kepada customer," katanya.
Selain itu, menurut Pauline kebijakan-kebijakan lain yang diambil oleh Ari Askhara juga dinilai bertentangan dengan visi misi Presiden Joko Widodo yang ingin menggalakkan pariwisata dalam negeri.
Menurutnya, banyak promo terkait tiket pesawat domestik yang ditiadakan.
Ia juga mengaku bahwa banyak pihak travel agent yang sudah kehilangan kepercayaan pada Garuda lantaran konsistensinya yang buruk.
"Misalnya rute Amsterdam yang tidak bisa direduksi, destinasi London yang on-off, direct route ke Perth yang suka batal last minute," ujar Pauline.
"Hal ini pun membuat pelaku travel agent kehilangan kepercayaan, banyak tamu yang komplain karena perubahan dadakn," lanjutnya.
Pauline juga menyoroti penurunan kualitas on-board meal yang baru-baru ini sedang ramai diperbincangkan .
"Harapan kami Garuda (Indonesia) bisa segera bebenah dan kembali jadi flag carrier yang kami banggakan," kata Pauline.
"Selain itu juga bisa memperlakukan travel agent sebagai partner berbisnis, bukan dijadikan kompetitor," lanjutnya.
5. PHRI Sambut Gembira
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) sekaligus Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani memberikan apresiasi terhadap Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang telah bertindak tegas mencopot Ari Askhara.
Pasalnya, Haryadi mengatakan selama Ari Askhara menjabat, kerap menghambat perusahaan swasta untuk mendistribusikan minyak jenis avtur karena dianggap sebagai kompetitor.
Selain itu, harga tiket yang mahal merupakan permasalahan yang paling utama.
"Kami sesalkan saja kok ada upaya yang membuat kompetitif dipersulit. Terus terang kami dengan adanya pergantian direksi Garuda ini, saya sebagai Ketua PHRI di sektor pariwisata, gembira banget," ujarnya ditemui usai rakor omnibus law di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (6/12/2019).
"Dia (Ari Askhara) mendikte pasar, sampai Traveloka dipencet sama dia, itu enggak fair lah," lanjutnya.
(Kompas.com/Syifa Nuri Khairunnisa/Deti Mega Purnamasari/Achmad Nasrudin Yahya)