Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Wali Kota Bogor Bima Arya dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, Senin (9/12/2019) menyampaikan tantangan yang dihadapi masih berat.
Politisi Partai Amanat Nasional tersebut menuturkan, tantangan tidak hanya datang dari bidang penindakan, tetapi juga pencegahan.
"Saya rasa ke depan, kita semua peduli bagaimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap memiliki gigi," tutur Bima Arya yang Tribunnews kutip dari tayangan YouTube Kompas TV.
Ia kembali menegaskan soal fokus ke depan yang masih sama.
Yakni lebih banyak di bidang pencegahan dan tetap ada penindakan.
Sebagai kepala daerah, ia menuturkan ingin terus berkolaborasi dengan KPK dan seluruh aktivis kegiatan antikorupsi.
"Agar bersama-sama menjaga, supaya tidak terjebak. Tidak terkena jebakan batman kepala daerah," katanya.
Ucapan dari Menkeu Sri Mulyani
Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani menyampaikan pesan terkait peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, Senin (9/12/2019).
Sri Mulyani yang hadir di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut mengenakan baju berwarna putih.
Ia menuturkan terus memperingati Hari Antikorupsi di 9 Desember.
Hal tersebut merupakan kesepakatan dunia dan kesepakatan Indonesia.
"Tentu semuanya akan tidak hanya menyampaikan antikorupsi. Tapi juga melakukan langkah-langkah konkret dalam menjalankan komitmen antikorupsi," tutur Sri Mulyani yang dikutip Tribunnews dari tayangan YouTube Kompas TV.
Ia menjelaskan, langkah-langkah konkret tersebut di antaranya, sisi tindakan dan sisi pelaksanaan peraturan.
"Selamat Hari Antikorupsi," katanya.
Perbaikan Sistem Birokrasi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya perbaikan sistem birokrasi untuk mengatasi persoalan korupsi.
Menurut Jokowi, ada sejumlah hal yang menjadi bahan evaluasi terkait pencegahan tindak korupsi.
Orang nomor satu di Indonesia itu menekankan perlu pembangunan sistem untuk atasi korupsi.
Hal tersebut penting, mengingat harus memberikan batas agar penyelewengan dan korupsi tidak terjadi.
Jokowi menambahkan, rekrutmen politik juga penting.
"Proses rektrutmen politik penting sekali. Jangan sampai proses rekrutmen politik membutuhkan biaya yang besar. Sehingga, nanti orang akan tengok-tengok bagaimana pengembaliannya? Itu bahaya sekali," kata Jokowi yang Tribunnews kutip melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (8/12/2019).
Jokowi juga menekankan soal fokus kerja.
Menurutnya, semua yang dikerjakan secara sekaligus tidak akan menyelesaikan masalah.
"Evaluasi-evaluasi seperti inilah yang harus kita mulai koreksi, mulai evaluasi. Sehingga betul-betul setiap tindakan itu ada hasilnya yang konkret bisa diukur," tuturnya.
Ia juga menuturkan soal perbaikan sistem di sebuah instansi seusai penindakan.
Jokowi memberi contoh, misal seorang gubernur di sebuah provinsi ditangkap.
Maka, setelah ditangkap seharusnya ada perbaikan sistem di pemerintah provinsi tersebut.
Ketua KPK Minta Maaf
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo meminta maaf dalam sambutannya, di hadapan para pejabat di Gedung Merah Putih KPK.
Permohonan maaf tersebut ia sampaikan berkaitan dengan masa jabatannya yang segera berakhir pada Desember ini.
"Saya menyampaikan beberapa hari lagi pimpinan yang sekarang, akan meletakkan jabatan. Oleh karena itu, bapak, ibu, mohon maaf kalau sekiranya dalam empat tahun, kami menjalankan KPK, ada hal-hal tak berkenan di hati bapak, ibu," tutur Ketua KPK, yang Tribunnews kutip dari Kompas.com.
Pria berusia 63 tahun tersebut menjelaskan tindakan yang dilakukan oleh KPK sama sekali bukan berdasarkan kepentingan pribadi.
Ia menegaskan, perbuatan KPK merupakan bagian dari tugas dalam memberantas korupsi.
Ketua KPK itu juga mendoakan agar harapan untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara yang sejahtera dapat segera terwujud.
Sejumlah pejabat pemerintah pusat yang hadir di peringatan Hari Antikorupsi tersebut di antaranya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri PAN-RB Thahjo Kumolo dan Menkominfo Johnny G. Plate.
Beberapa kepala daerah juga turut hadir dalam acara peringatan Hari Antikorupsi tersebut.
Yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto.
Jokowi Tak Hadiri Undangan KPK
Jokowi tidak memenuhi undangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia.
Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengaku tak mempersoalkan ketidakhadiran Jokowi.
KPK menggelar peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019).
"Mungkin sibuk ya tapi nanti masih ada lain waktu untuk bertemu. Tadi kan kalau datang ingin dipeluk," kata Saut saat ditemui di sela-sela acara yang Tribunnews kutip dari Kompas.com.
Seperti yang diberitakan, kehadiran Jokowi diwakili oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Menurut penuturan Jokowi, ia ingin memberikan kesempatan kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk hadir dalam acara itu.
Jokowi memilih memperingati Hari Antikorupsi dengan menyambangi SMKN 57 Jakarta Selatan.
Saut mengaku tidak kecewa karena Jokowi memilih menyambangi sekolah tersebut untuk menyaksikan pentas bertajuk 'Prestasi Tanpa Korupsi'.
"Enggak apa-apa karena bagaimana pun kan kalau kita masuk jenjang pendidikan, semua jenjang pendidikan harus masuk. Jadi bagus lah, jadi nanti generasi muda (antikorupsi)," ujar Saut.
Saut mengharapkan Presiden Jokowi dapat menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Gedung Merah Putih KPK agar bisa melakukan perpisahan sebelum masa tugas pimpinan KPK periode 2015-2019 berakhir.
"Biar bisa salaman terakhir kali, salaman-salaman sama kami berlima kan, bila perlu peluk presidennya," katanya.
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Tak Hadir Saat Peringatan Hari Antikorupsi di KPK, Saut: Mungkin Sibuk Ya..."
(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani) (Kompas.com/Ardito Ramadhan)