Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Komisaris Utama PT. Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati menurunkan impor minyak bumi dan gas (migas).
Presiden Jokowi menyebut pertemuannya dengan Ahok dan Nicke membicarakan isu migas dan pembangunan kilang minyak.
Jokowi ingin impor migas dikurangi sehingga dapat menyelesaikan masalah defisit transaksi berjalan.
"Saya ingin urusan yang menyangkut defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan kita bisa diturunkan," ujar Jokowi, setelah membuka Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di Jakarta, Selasa (10/12/2019).
Menurut Jokowi, setelah impor migas bisa diturunkan, maka produksi migas juga bisa naik.
"Kalau impor migas kita bisa dikendalikan dengan baik dan juga lifting produksi dari minyak dan gas juga bisa dinaikkan," jelasnya, dikutip dari YouTube Kompas TV.
"Intinya mereka (Pertamina) menyanggupi itu," jelas Jokowi.
Jokowi juga meminta Ahok dan Nicke untuk mengawal implementasi mandatori biodiesel 30 persen B30 yang akan dilaksanakan mulai awal Januari 2020.
"Penggunaan B30 yang akan dimulai Januari awal, juga betul-betul dilaksanakan dan dikawal," tegas Jokowi.
Jika berhasil, Jokowi yakin impor migas dapat diturunkan.
"Sehingga bisa menurunkan impor minyak kita," lanjut Jokowi.
Di akhir penyampaiannya, Jokowi juga mengatakan dirinya meminta Pertamina untuk membangun kilang minyak.
"Juga pembangunan kilang minyak, itu harus," ungkap Jokowi.
Menurutnya, Indonesia selama 34 tahun belum bisa membangun kilang minyak sendiri.
"Sudah 34 tahun kita tidak bisa membangun kilang minyak, kebangetan," ungkap Jokowi.
B30 merupakan program pencampuran minyak sawit mentah (Crude Palm Oils/CPO) sebanyak 30 persen ke Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar.
Program ini merupakan cara pemerintah untuk menekan tingginya impor minyak.
Sebab, impor minyak menjadi kontributor utama dalam pembengkakan defisit neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan.
Selain itu, program ini diharapkan mampu menjadi energi baru terbarukan bagi pemenuhan kebutuhan energi di Indonesia.
Sebelumnya, setelah pertemuannya dengan Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/12/2019) lalu, Ahok sempat menyampaikan isi pertemuannya bersama Jokowi.
Di hadapan awak media, Ahok mempertanyakan siapa saja yang menerima subsidi migas dari Pertamina.
Menurutnya, kebutuhan migas masyarakat selalu dikatakan habis.
"Siapa sebetulnya yang mendapat subsidi, karena selamanya selalu bilang habis," ujar Ahok.
Mantan Gubernur Jakarta ini menyampaikan, tugasnya sebagai Komisaris Utama Pertamina adalah mengurus bidang manajemen.
"Tugas saya kan bukan mencampuri bisnis Pertamina, tugas saya itu mengurusi manajemennya," ungkapnya.
Ahok mengatakan, Nicke Widyawati selaku dirut yang mengurus proses bisnis Pertamina, bukan dirinya.
"Beliau (Nicke) yang mengurusi bisnis, karena saya komut bukan dirut, " lanjut Ahok.
(Tribunnews.com/Nuryanti)