Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR dari fraksi PKB Jazilul Fawaid merespons keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menghapus Ujian Nasional (UN) pada 2021.
Jazilul menyerahkan sepenuhnya kebijakan penghapusan ujian nasional kepada Nadiem Makarim dan Komisi X DPR RI.
Ia yakin Komisi X DPR bersama Nadiem Makarim akan menyiapkan sistem yang lebih baik sebagai pengganti ujian nasional.
Baca: PDIP Akan Bahas Isu Nasional Hingga Persiapan Pilkada 2020 dalam Rakernas I di Jakarta
"Nanti biar dibicarakan Pak Nadiem dengan mitranya, tapi UN ini kan hanya alat untuk mengukur saja. Bisa nanti bentuknya apa namanya. Toh dari dulu juga bukan UN namanya, dulu Ebtanas, dulu apa gitu kan? Sama-sama saja cara mengukur hasil belajar," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019).
Sebagai pimpinan MPR, Jazilul pun menyoroti masih minimnya pendidikan Pancasila di sekolah.
Untuk itu, ia meminta Mendikbud untuk memasukkan pendidikan Pancasila dalam kurikulum.
"Kalau yang menjadi tugas MPR saya berharap Pak Nadiem juga peka untuk memasukan Pancasila dan kebangsaan dalam kurikulum. Itu aja yang menjadi concern," katanya.
Baca: Ahmad Doli Yakin Airlangga Punya Pertimbangan Matang Pilih Bamsoet Jadi Wakil Ketua Umum Golkar
Sebelumnya, Mendikbud Nadiem akhirnya mengungkapkan program pengganti Ujian Nasional (UN).
Nadiem memastikan program UN akan tetap dilaksanakan pada 2020.
Namun, pada 2021 program ini akan digantikan dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter.
Baca: 45 Peserta Akademi Demokrat Teken Kontrak Tidak Akan Pindah Partai dalam Kurun Waktu 10 Tahun
"Pada tahun 2021, UN itu akan diganti menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter," ujar Nadiem saat Rapat Koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).