Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Banjir yang terjadi di wilayah Jakarta dan sekitarnya mencuatkan kembali perbandingan penangan banjir oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Anies Baswedan diketahui mengusung program naturalisasi sungai.
Sementara itu Ahok terlebih dahulu menyebut program normalisasi.
Sementara itu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono program naturalisasi dan normalisasi intinya sama saja.
Dilansir Kompas.com, konsep normalisasi yang dicanangkan Pemprov DKI bersama pemerintah pusat sebelum 2017 sama dengan naturalisasi sungai yang digagas Anies.
Baca Juga: Mengapa Mobil BMW 320i Bisa Hanyut Mengambang dan Tak Tenggelam? Berikut Penjelasannya
"Sama saja, enggak ada pro-kontra. Mau naturalisasi (atau yang lain). Dengerin Pak Nirwono Joga dan Pak Yayat Supriatna, mau naturalisasi atau normalisasi pasti butuh melebarkan sungainya," ujar Basuki di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/1/2020).
Basuki menyebut beda normalisasi dan naturalisasi terletak pada desainnya.
Diketahui program normalisasi diakhiri dengan membuat turap beton di samping setelah memperlebar dan memperdalam sungai.
Sedangkan naturalisasi, proses akhirnya dilakukan penanaman tumbuhan di pinggir seusai menggeruk dan memperlebar sungai.
"Iya. (intinya) pelebarannya ya kan. Kalau beliau (Anies) sampaikan naturalisasi kayak ada tanaman gitu kan, itu desainnya enggak beton (seperti normalisasi). Cuma ditutup gebalan rumput," kata Basuki.
Sementara itu konsep naturalisasi Anies Baswedan telah tertuang dalam Pergub DKI Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air secara Terpadu dengan Konsep Naturalisasi.
Dalam pergub tersebut, dijelaskan konsep naturalisasi adalah cara mengelola Prasarana Sumber Daya Air melalui konsep pengembangan Ruang Terbuka Hijau dengan tetap memperhatikan kapasitas tampungan, fungsi pengendalian banjir serta konservasi.
Menteri Basuki sebelumnya mengatakan 17 km dari 33 km kali Ciliwung belum dinormalisasi.
Ia menyebut hal inilah yang menjadi faktor sejumlah wilayah di DKI Jakarta diterjang banjir di awal tahun 2020.
Basuki mengungkapkan, sungai yang terjamin bebas dari luapan banjir baru 16 km.
"Mohon maaf, Bapak Gubernur, selama penyusuran Kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 km itu yang sudah ditangani, dinormalisasi 16 km," kata Basuki Rabu (1/1/2020).
Baca Juga: Anies Baswedan Bantah Jokowi Soal Penyebab Banjir, Ma'ruf Amin: Upaya Pencegahan Belum Maksimal
Tanggapan Anies
Sementara itu Anies Baswedan mengungkapkan normalisasi yang dilakukan di Kali Ciliwung tidak membuat Jakarta terbebas dari banjir.
"Jadi ini bukan sekadar soal yang belum kena normalisasi saja, nyatanya yang sudah ada normalisasi juga terkena banjir," ujar Anies di Kampung Pulo, Jakarta Timur, Kamis (2/1/2020), dilansir Kompas.com.
Anies Baswedan mengungkapkan beberapa faktor banjir di Jakarta kali ini.
"Ada yang daerah kontribusinya karena masalah curah hujan saja, ada yang kontribusinya karena ukuran saluran, ada yang kontribusinya karena faktor-faktor yang lain. Jadi ini bukan single variable problem, ini multiple variable," kata Anies.
Sementara itu penyebab banjir secara lebih lanjut disebut Anies Baswedan akan dilakukan seusai proses evakuasi rampung.
"Banjir Jakarta harus diselesaikan secara lebih komprehensif. Caranya yaitu mengendalikan volume air dari hulu yang akan masuk ke Jakarta," kata Anies.
Anies mengaku, Jakarta seringkali menerima kiriman air dalam jumlah besar dari hulu.
Tingginya volume air kiriman dari hulu, kata dia, seringkali menyebabkan Jakarta menjadi banjir.
"Pengendalian air di kawasan hulu dengan membangun dam, waduk, embung, sehingga ada kolam-kolam retensi untuk mengontrol, mengendalikan, volume air yang bergerak ke arah hilir," kata Anies.
Anies menyebut banjir Jakarta akan efektif dikendalikan dengan memperbanyak pembangunan kolam-kolam retensi di hulu.
"Dengan cara seperti itu (pembangunan kolam retensi), Insya Allah bisa, tapi itu semua kan kewenangannya di pusat ya. Jadi kita lihat nanti pemerintah pusat," ucapnya.
Anies diketahui mengandalkan Waduk Ciawi dan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Anies berharap, proyek pembangunan dua waduk yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu bisa rampung tepat waktu.
"Dengan waduk yang selesai tepat waktu sesuai rencana, maka itu akan bisa mengendalikan lebih dari 30 persen air yang datang ke kawasan pesisir, kawasan muara," kata Anies.
Diketahui wilayah Jakarta dan sekitarnya diterjang banjir pada Rabu (1/1/2020).
Catatan BNPB hingga Jumat (3/1/2020) sebanyak 46 orang meninggal akibat banjir dan longsor di Jabodetabek.
Sementara itu Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung Barat, dan Karawang ditetapkan sebagai wilayah tanggap darurat bencana.
(Tribunnews.com/Wahyu Gilang P) (Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim/Nursita Sari)