Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, kasus klaim perairan Natuna secara sepihak oleh Pemerintah China harus tegas disikapi.
Pemerintahan Jokowi diminta belajar dari kasus klaim blok Ambalat oleh Pemerintah Malaysia pada masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Saat itu SBY sangat tegas menolak klaim tersebut.
"Yang pertama kasus Natuna ini mengingat kan saya terhadap kasus Ambalat ya, tahun 2005 2006 ya, dimana pada saat itu pak SBY sangat tegas ya bahwa kalau menyangkut kedaulatan NKRI maka tidak ada istilah kompromi maka mereka semua keluar dari teritorial kedaulatan NKRI, "kata Syarief Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (7/1/2020).
Baca: China Klaim Laut Natuna, Wakil Ketua Komisi I DPR Minta Tindak Tegas Kapal yang Melintas Tanpa Izin
Sikap tegas SBY terhadap Blok Ambalat, menurut Syarief, membuahkan hasil. Pelanggaran kedaulatan Indonesia oleh Malaysia pada kurun waktu 2005-2009 berhenti. Menurutnya tidak ada kata mundur dalam menjaga kedaulatan Indonesia.
Baca: Beda dengan Mahfud MD Soal Natuna, Luhut Sebut China yang Tak Ingin Berkelahi
"SBY dulu pernah di kapal perang berhadapan dengan perbatasan Malaysia waktu itu kalau mau perang ayo perang, pada saat itu. Tapi repson Malaysia pada saat itu, dan kita juga ingin supaya menyelesaikan dengan diplomatik," katanya.
Sejauh ini menurut Syarief sikap pemerintah Indonesia sudah cukup tegas dalam menyikapi klaim sepihak China itu. Namun menurutnya sikap pemerintah masih belum satu suara di jajaran kementerian dan lembaga.
"Jadi harus lebih dipertegas lagi ya, lebih dipertegas lagi. kalau ada implikasi nya Terhadap ekonomi, ya itu resiko daripada menjaga kedaulatan itu," katanya.