Baca tanpa iklan
"Jadi sudah ada preseden politik, Calon yang bukan suara terbanyak namun diputuskan partai untuk jadi anggota DPR PAW," katanya.
Pecat Harun Masiku
Tersangka kasus suap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan yakni caleg PDI Perjuangan Harun Masiku hingga saat ini belum diketahui keberadaannya.
Komisi Pemberantasan Korupsi pun meminta yang bersangkutan menyerahkan diri.
Terkait sulit ditemukannya Harun, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat membantah partainya selaku partai penguasa turut andil.
Djarot justru membeberkan bahwa PDIP telah memecat Harun dari keanggotaan partai berlambang moncong putih tersebut.
"Oh nggak juga (karena dari partai penguasa jadi sulit ditemukan). Dia (Harun) otomatis kan sudah dipecat dari partai," ujar Djarot, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020).
Namun, Djarot mengaku tidak tahu dengan keberadaan Harun saat ini. Termasuk mengenai posisinya yang kabarkan berada di luar negeri.
Kepada Harun, Djarot berpesan agar yang bersangkutan menaati proses hukum yang berlaku.
"Ya kita mengimbau semua warga negara harus taat pada hukum. Ya dia harus bertanggung jawab menyerahkan diri. Tapi untuk masalah upaya itu silakan serahkan kepada KPK," tandasnya.
Diminta transparan
egiat antikorupsi Erwin Natosmal Oemar berharap proses pemecatan Harun Masiku dari PDI Perjuangan sudah melalui proses yang patut di Mahkamah Partai.
"PDI Perjuangan harus secara transparan menunjukkan proses pencabutan Harun Masiku sudah sesuai melewati proses yang patut, yaitu Mahkamah Partai Politik," ujar Erwin Natosmal, Senin (13/1/2020).
Jangan sampai, kata dia, klaim sepihak ini hanya jadi akal-akalan untuk memutuskan rantai keterlibatan aktor intelektual sebenarnya.
Baca: KPU Sudah Berikan Surat Pengunduran Wahyu Setiawan ke Jokowi
Baca: Enggan Bocorkan Alasan PDIP Ajukan Harun Masiku, Basarah: Pertimbangan itu Jadi Rahasia Kami
Baca: Besok, Komisi II DPR akan Panggil KPU Terkait Kasus Suap Wahyu Setiawan
Karena menurut dia, kasus ini akan merugikan citra politik PDI Perjuangan di publik.
"Secara politik, jika kasus suap ini tidak dibuka secara jelas, akan menjadi beban politik PDI Perjuangan sendiri di mata publik," jelas Ketua DPP Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) ini.