Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengungkapkan pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan pimpinan partai koalisi yang digelar Selasa (14/1/2020) membahas sejumlah hal.
Diantaranya Presiden Jokowi membahas pengajuan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
"Memang kemarin ada pertemuan pimpinan parpol, ketum, sekjen dan ketua-ketua fraksi dari 6 partai koalisi pemerintah, jadi termasuk Gerindra, itu memang ada. Tapi di sana Pak Jokowi hanya menyampaikan update, pertama tentang rencana pengajuan omnibus law, yang kedua tentang rencana UU Pemindahan Ibu Kota, itu saja," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2020).
Arsul mengatakan Presiden Jokowi memberikan target 100 hari kerja untuk menyelesaikan pembahasan Omnibus Law itu.
Baca: Salah Satu Orang Terkaya Indonesia Benny Tjokro dalam Pusaran Skandal Jiwasraya
Ia berharap Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja selesai pada ulang tahun Kemerdekaan Indonesia ke-75.
"Jadi kami sendiri kalau ini segera diserahkan tentu berharap nanti saat ulang tahun ke-75 kemerdekaan kan itu sudah selesai. Iya, tentu kita berharap seperti itu. Supaya jadi hadiah kemerdekaan," katanya.
Selain membahas Omnibus Law, dalam pertemuan itu juga menyinggung permasalahan Jiwasraya.
Wakil Ketua MPR RI ini mengatakan pemerintah sedang menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah Jiwasraya.
"Ya itu (Jiwasraya) disinggung bahwa pemerintah sedang menyiapkan langkah-langkah. Yang intinya adalah meskipun secara bertahap itu mereka akan me-recorvery kerugian nasabah. Tapi memang ini tidak bisa dalam waktu yang cepat," ujar Arsul.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengumpulkan pimpinan partai koalisi pendukung pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (14/1/2020).
Pertemuan tersebut dilaksanakan secara tertutup dari sorotan awak media.
Pimpinan partai politik yang hadir yakni Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa.
Kemudian, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, serta para sekretaris jenderal partai politik.
Baca: Sepak Terjang Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo yang Ditahan KPK
Baca: Buka Kasus Lama di BUMN, Akbar Faizal Puji Sistem Pengelolaan Negara yang Diterapkan Jokowi
Baca: Arsul Sani: Jika Fokus Kembalikan Dana Nasabah, Pembentukan Pansus Jiwasraya Tidak Tepat