Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo ingin agar investasi-investasi yang datang ke Indonesia berbuah realisasi.
"Saya sudah titip, investor layani dengan baik. Tadi sudah diceritakan, banyak sebetulnya investor sudah masuk ke negara kita, tapi kita tidak bisa menyelesaikan mereka, sehingga mereka balik lagi," kata Jokowi, , saat menghadiri pelantikan Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpungan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Raffles Hotel, Jakarta, pada Rabu (15/1/2020).
Pelayanan kepada investor tersebut penting mengingat besarnya komitmen investasi yang masuk ke Indonesia.
Baca: BUMN Diminta Tak Kuasai Seluruh Proyek Nasional
Baca: Jokowi: Omnibus Law Harus Selesai Sebelum 100 Hari Kerja
Baca: Jokowi Kumpulkan Elite Parpol Koalisi, Bahas Mega Skandal Jiwasraya dan Omnibus Law
Menurut Jokowi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut bahwa ada investasi sebesar Rp 780 triliun yang telah masuk.
"Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bahlil, Rp 780 triliun sudah di dalam, menyusul ini kurang lebih 2.200 (triliun rupiah) juga sudah di dalam. Bagaimana mengeksekusi ini?" imbuhnya.
Menurut Presiden, tidak berbuahnya komitmen investasi biasanya disebabkan oleh hal-hal kecil, seperti urusan pembebasan tanah yang tak kunjung selesai sehingga investor tidak bisa memulai usahanya.
Presiden pun mengapresiasi langkah Kepala BKPM yang terjun langsung untuk menyelesaikan kendala-kendala di lapangan.
"Kemarin diselesaikan, misalnya di Provinsi Banten, 2 minggu diselesaikan oleh beliau. Karena saya tahu beliau ini orang lapangan. Meskipun ngancem-ngancemnya pakai bawa nama Presiden. Ini kalau mengancam gubernur, bupati, wali kota, polda, polres, saya dengar pakai nama saya. Bawa-bawa nama saya, enggak apa-apa tapi masalahnya selesai. Buat saya enggak ada masalah. Untuk kebaikan enggak ada masalah. Akhirnya selesai, 2 minggu rampung," jelasnya.
Selain soal pembebasan lahan, para investor juga kerap terbentur dengan sulitnya mendapatkan izin.
Belum lagi, izin tersebut jumlahnya sangat banyak, mulai dari izin di kabupaten/kota, izin di provinsi, hingga izin di kementerian.
"Memang persoalan ini menjadi persoalan besar kita. Regulasi kita ini jumlahnya 42.000 tumpang tindih, yang ini akan kita selesaikan," imbuhnya.
Untuk menyelesaikan berbelitnya regulasi tersebut, Presiden menuturkan, minggu ini pemerintah akan mengajukan omnibus law ke DPR.
Dalam omnibus law tersebut, menurut Presiden ada 74 undang-undang yang akan dimintakan revisinya secara sekaligus.
"Inilah saya kira kalau ini bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat oleh DPR, ini akan menjadi sebuah lompatan dalam kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepada dunia usaha, kepada UKM yang kita harapkan ini akan memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi yang signifikan kepada dunia usaha," paparnya.