News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Mahfud MD Sempat Singgung Dugaan Korupsi Rp 10 Triliun, Dirut Asabri Sonny Widjaja Beri Bantahan

Penulis: Rica Agustina
Editor: Ifa Nabila
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Kolase foto Direktur Utama PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) Sonny Widjaja dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.

TRIBUNNEWS.COM - Direktur Utama PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) Sonny Widjaja angkat bicara mengenai ucapan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD soal dugaan korupsi.

Sonny Widjaja menegaskan tidak ada tindakan korupsi dalam perusahaan BUMN yang dipimpinnya, dan dana nasabah yang dikelola Asabri pun saat ini aman.

Ia juga meminta kepada masyarakat untuk tidak menelan mentah-mentah informasi dan pemberitaan mengenai Asabri.

"Saya tegaskan bahwa berita-berita tersebut adalah berita-berita yang tidak benar," ujar Sonny Widjaja dilansir dari kanal YouTube tvOneNews, Kamis (16/1/2020).

"Kepada pihak-pihak yang ingin berbicara tentang Asabri, harap menggunakan cara dan fakta yang sudah terverifikasi," lanjutnya.

Pihaknya pun akan mengambil langkah hukum apabila ada yang menyebarkan berita bohong tentang perusahaan yang dipimpinnya.

Direktur Utama PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) Letjen TNI (purn) Sonny Widjaja memberikan keterangan di Gedung Asabri, Jakarta, Kamis (16/1/2020). Asabri membantah tudingan korupsi yang dialamatkan kepada perusahaan tersebut serta akan menempuh jalur hukum menuntut pihak-pihak yang mengakibatkan kegaduhan. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

"Hentikan pendapat pembicaraan yang cenderung tendensi dan menjurus negatif yang mengakibatkan kejatuhan."

"Jika hal ini terus berlanjut, maka dengan sangat menyesal saya akan menuntut jalur hukum," paparnya.

Sebelumnya, Mahfud MD menyebut ada dugaan kasus korupsi di Asabri sejumlah Rp 10 triliun.

Ia pun menyatakan akan mengundang Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sebagai penyedia dana dari negara dan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN.

Bersama Sri Mulyani dan Erick Thohir, Mahfud MD akan membahas mengenai dugaan korupsi tersebut.

Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. (Tribunnews.com/Gita Irawan)

"Ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya,di atas Rp 10 triliun gitu," kata Mahfud MD masih dikutip dari sumber yang sama.

Mahfud MD kemudian menceritakan, pada saat ia menjabat menjadi Menteri Pertahanan (Menhan), pernah ada kasus korupsi dan sudah diadili.

Ia heran mengapa saat ini muncul lagi kasus korupsi bahkan dengan jumlah yang sangat besar.

Sementara itu, Asabri sendiri merupakan perusahaan asuransi sosial dan pembayaran pensiun yang dikhusukan untuk Prajurit TNI, Anggota Polri, PNS Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan POLRI.

Kementerian BUMN Temukan Keterkaitan Kasus Jiwasraya dan Asabri

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirdjoatmodjo mengatakan ada kaitan erat dalam kasus dugaan korupsi pada PT Asuransi Jiwasraya (Jiwasraya) dan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri).

Hal tersebut berdasarkan hasil tinjauan Kementerian BUMN terhadap hasil audit terhadap keuangan Asabri oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Kami tadi me-review dengan BPKP dan Komisaris Asabri. Memang saham-saham yang ada di Asabri mirip-mirip dengan saham-saham di Jiwasraya," tutur Kartika Kartika Wirdjoatmodjo pada Rabu (15/1/2020) dikutip dari Kontan.co.id.

"Jadi memang kami melihat ada semacam hubungan permainan saham di Asabri dan Jiwasraya,” lanjutnya.

Kartika Wirdjoatmodjo juga mengatakan, hasil audit menunjukkan bahwa terdapat penurunan nilai saham dan reksadana yang signifikan pada portofolio investasi Asabri, serupa kasus pada Jiwasraya.

Menyusul tinjauan terhadap hasil audit Asabri oleh BPKP tersebut, Kartika mengatakan, pemerintah akan mulai menentukan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan atas kasus dugaan kasus korupsi Asabri tersebut.

“Kita akan lihat pihak-pihak yang bertanggung jawab dan pada saatnya akan kita umumkan sanksi dan prosesnya seperti apa,” ujarnya.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirdjoatmodjo (KOMPAS.com/ PRAMDIA ARHANDO JULIANTO)

(Tribunnews.com/R Agustina)(Kontan.co.id/Grace Olivia)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini