Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rapat Kerja antara Komisi I DPR dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar selesai digelar.
Berdasarkan pantauan, rapat tersebut digelar secara tertutup selama kurang lebih 6 jam dan berakhir sekira pukul 16.05 WIB.
Ditemui usai rapat, Menhan Prabowo Subianto mengatakan semua pihak memiliki pemahaman yang sama bahwa kedaulatan merupakan hal yang tidak bisa ditawar.
Baca: China Ngamuk Kapal Induk US Navy Berlayar di Selat Taiwan, Karma?
Hal tersebut merujuk kepada klaim sepihak pemerintah Cina atas wilayah Perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau.
"Saya kira ada suatu pemahaman bersama bahwa kedaulatan itu memang tidak bisa ditawar menawar," ujar Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).
Ketua Umum Partai Gerindra ini mengatakan untuk menjaga kedaulatan diperlukan upaya khusus, berupa pertahanan yang kuat.
Baca: Sikapi Kasus Natuna, Fadli Zon: Diplomasi Harus Jalan, Eksistensi Fisik Secara Militer Juga Jalan
Ia menyebut dalam menguatkan pertahanan diperlukan investasi.
"Kedaulatan itu memerlukan upaya khusus, kedaulatan dan kemerdekaan itu harus dipertahankan dan pertahanan itu butuh investasi," ujarnya.
Kepada para pewarta, Prabowo mengungkapkan selain kapal Cina ada beberapa kapal negara lain yang masuk wilayah Indonesia tanpa izin.
Namun, ia enggan menyebutkan nama negara tersebut.
"Saya cukup sebut beberapa negara," ujar Prabowo.
Baca: Gerindra Tanggapi Kritik PKS soal Prabowo ke Luar Negeri, Minta PKS agar Tak Genit
Karena itu, Prabowo mengungkapkan rapat dengan Komisi I DPR juga menyetujui untuk memperbaharui alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Hal itu agar Indonesia mampu menjaga kedaulatan wilayahnya dari ancaman negara lain.
"Meningkatkan pertahanan tentunya kita perlu modernisasi alutsista kita memperbaiki yang kita punya. Supaya kita punya kemampuan menegakkan kedaulatan kita," kata Prabowo.
Fadli Zon Tegaskan pentingnya upaya diplomasi dan militer
Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon menyatakan sikapnya terkait kasus kapal coast guard China yang memasuki wilayah perairan Natuna.
Fadli Zon menegaskan diplomasi harus tetap dijalankan seiring dengan persiapan fisik secara militer.
"Menurut saya tegas diplomasi harus jalan tapi eksistensi fisik kita secara militer di wilayah itu juga berjalan. Tidak bisa hanya diplomasi, tidak bisa hanya militer," ujar Fadli Zon, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).
Baca: Diundang KSAU, Perakit Pesawat Terbang Asal Pinrang Diajak Joyflight Hingga Injakkan Kaki di Istana
Fadli Zon mengatakan pemerintah memang harus berusaha semaksimal mungkin menghindari terjadinya konfrontasi dengan China.
Namun, di sisi lain, ia menilai pemerintah harus mempersiapkan diri untuk perang.
Politikus Gerindra tersebut juga mengatakan pemerintah tak perlu bernegoisasi karena UNCLOS 1982 sudah memutuskan bahwa itu masuk dalam perairan Indonesia.
Baca: Ungkit Konflik Natuna, Rocky Gerung Sayangkan Pengusiran Kapal China: Pencuri Harusnya Ditangkap
"Tetapi kita harus prepare for the war untuk mempertahankan kedaulatan laut atau wilayah kita, jangan sampai kemudian kita dilecehkan. Jadi diplomasi juga penting, jalan hard atau offensive diplomasi juga sangat penting," kata dia.
"Itu jadi klaim sepihak Cina dan menurut saya itu adalah satu klaim primitif yang kita harus lawan. Tidak bisa tidak untuk itu," tambah Fadli Zon.
Prabowo bahas soal Natuna dengan DPR
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menghadiri rapat kerja (raker) bersama Komisi I DPR, Senin (20/1/2020).
Prabowo tiba di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta sekira pukul 10.05 WIB.
Ia mengenakan kemeja berwarna biru muda dipadukan dengan jas dan celana yang sama-sama berwarna putih agak krem.
Saat ditanya pewarta terkait rapat hari ini, Ketua Umum Partai Gerindra ini mengatakan ada beberapa hal yang akan dibahas.
Baca: Prabowo Kunjungi 7 Negara Sejak jadi Menhan, Dikritik PKS dan Yunarto Wijaya, Dibela Gerindra
Satu diantaranya permasalahan Perairan Natuna yang sempat diklaim sepihak oleh pemerintah Cina.
"Materinya tentang, saya kira banyak beberapa masalah. Saya kira pasti dibicarakan mungkin Natuna, pembangunan kekuatan, beberapa masalah, tapi dengan menteri-menteri lain kan," kata Prabowo sebelum rapat.
Menurut agenda, rapat Komisi I DPR hari ini akan dihadiri oleh Menter Luar Negeri, Panglima TNI, dan Kepala Bakamla.