Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Larasati Dyah Utami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen DPP Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar masa kampanye cukup satu bulan saja.
Hal tersebut disampaikan Priyo Budi Santoso mewakili 6 Sekjen DPP Partai Non-Parlemen lainnya usai menemui Tito Karnavian di Kantor Kemendagri, Rabu (29/1/2020).
"Kami bertujuh usulkan lebih baik (masa kampanye) dikurangi lagi, kalau bisa hanya sebulan atau 40 hari," ujar Priyo Budi Santoso.
Baca: Priyo Budi Santoso Nilai Pemerintah Dinilai Tak Adil Terkait Dana Parpol
Adapun tujuh partai yang mengusulkan hal tersebut adalah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Persatuan Indonesia (PPI), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Berkarya, Partai Bulan Bintang (PBB).
Kemudian Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia (PGPI).
Menurut Priyo, masa kampanye dalam Pemilu 2019 terlalu lama.
Baca: Sekjen Berkarya: Tabiat Partai Besar di Parlemen Ingin Pertahankan Kekuasaan
"Kami merasa pemilu kemarin, Pilpres dan Pileg masa kampanyenya terlalu amat panjang. Itu membuang energi luar biasa," ujar Priyo.
Sekjen Partai Berkarya tersebut menyebut dengan panjangnya masa kampanye membuat para pimpinan dan petinggi partai politik lupa dengan kepentingan utama mereka untuk membantu masyarakat.
Baca: Kivlan Zen Pakai Seragam TNI saat Hadiri Sidang untuk Sindir Wiranto: Semua Pejabat Merekayasa
"Apakah hidup kita sehari-hari hanya buat itu? Kan tidak. Gimana kita mau bicara sesuap nasi untuk masyarakat," ujar Priyo Budi Santoso.
Karena itu, dalam Pemilu yang akan datang ia dan Sekjen partai lainnya berupaya agar masa kampanye dapat dikurangi.
"Dalam Pilkada kami ikhtiarkan kami beri apresiasi. Kami rasa itu belum cukup. Kalau kami bertujuh usulkan lebih baik dikurangi lagi itu, kalau bisa hanya sebulan atau 40 hari," ujar Priyo.
Pemerintah dinilai tak adil soal dana Parpol
Tujuh sekjen partai politik (parpol) yang tidak lolos ke DPR RI menghadiri pertemuan silaturahmi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso mengungkapkan satu di antara isi pertemuan tersebut yakni terkait dana bantuan partai politik.
Mewakili para partai yang tidak lolos ambang batas parlemen, ia mengatakan tidak diperlakukan adil terkait dana bantuan parpol.
Baca: Komisi IX DPR: Pemerintah Tidak Boleh Lengah, Waspadai Gejala Wabah Corona di Indonesia
Baca: Tujuh Sekjen Partai Temui Mendagri, Minta Sistem Pemilu Serentak Ditiadakan
Baca: Komisi IX DPR: Pemerintah Tidak Boleh Lengah, Waspadai Gejala Wabah Corona di Indonesia
"Kami-kami tujuh partai merasa tidak diperlakukan secara adil," kata Priyo di kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (29/1/2020).
Ia mengatakan dana bantuan dari pemerintah hanya diberikan kepada partai yang lolos di parlemen.
Menurutnya partai yang tidak lolos seharusnya juga berhak mendapatkan dana bantuan karena memperoleh suara.
"Kalau mau adil, mestinya tidak usah ada embel-embel, mereka yang istimewa. Partai politik yang tidak lolos harusnya dihitung juga," ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan jika suara partai yang tidak lolos ke parlemen disatukan dapat melebihi suara nasional.
Namun sayangnya hal ini tidak dapat dilakukan.
"Sebab, kami total keseluruhan adalah 11 persen lebih dari suara nasional. Ini kalau kami mau bersatu, ini bisa besar dan punya fraksi sendiri di parlemen kalau mau dan dibolehkan undang-undang, tapi undang-undang kejam sekali," pungkasnya.