News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

100 Hari Kabinet Jokowi

Kinerja Menteri 100 Hari Kabinet Jokowi, Mahfud MD Berpolemik & Yasonna Laoly Pantas Diberhentikan ?

Penulis: Inza Maliana
Editor: Whiesa Daniswara
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Analis politik Pangi Syarwi Chaniago menyebutkan poin HAM, demokrasi, dan penegakan hukum menjadi rapor merah di 100 hari kerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, Kamis (30/1/2020).

Lanjut Pangi, kinerja dari Sri Mulyani hanya menambah hutang negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri) bersama Direktur Utama BRI Sunarso (kiri), Direktur Keuangan BRI Haru Koesmahargyo (kedua kanan) dan Direktur Utama DIM (Danareksa Investment Management) Marsangap P. Tamba (kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai BRI Group Economic Forum 2020 dengan tema 'Indonesia's Economic Resilience to Weather Global Economic Slowdown' di Jakarta, Rabu ( 29/1/2020 ). Kementerian Keuangan menyampaikan, meskipun pertumbuhan ekonomi global mengalami perlambatan, namun perkembangan investasi, terutama reksadana akan semakin baik karena landasan makro yang terjaga dan respon kebijakan dari pemerintah yang tepat waktu. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

"20 tahun tidak ada gebrakan kecuali menerbitkan surat hutang baru," tuturnya.

Bahkan Pangi menilai, lebih baik Sri Mulyani digantikan oleh menteri muda yang mempunyai narasi dan gebrakan.

Sementara itu kinerja Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dinilai harus di evaluasi.

"Jangan hanya berani melawan kasus recehan, tetapi begitu kasus Jiwasraya, tiarap."

"Mestinya beliau tetap keras terhadap mafia," tutur Pangi.

Penilaian analisis politik soal staf khusus dan juru bicara 

Selain para menteri, Pangi juga menilai beberapa pembantu presiden lainnya.

Di antaranya adalah staf khusus milenial hingga juru bicara presiden.

Mengenai staf khusus milenial, Pangi menyarankan agar diberhentikan.

Ia mengungkap alasannya adalah membebani APBN.

Presiden Joko Widodo memperkenalkan staf khusus barunya yang berasal dari kalangan milenial CEO Amartha Andi Taufan Garuda Putra (kiri), Perumus Gerakan Sabang Merauke Ayu Kartika Dewi (dua kiri), Pendiri Ruang Guru Adamas Belva Syah Devara (tiga kiri), peraih beasiswa kuliah di Oxford Billy Gracia Yosaphat Mambrasar (empat kanan), CEO dan Founder Creativepreneur Putri Indahsari Tanjung (tiga kanan), Pendiri Thisable Enterprise Angkie Yudistia (dua kanan), dan Mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia/PMII Aminuddin Ma'ruf (kanan) di halaman tengah Istana Merdeka Jakarta, Kamis (21/11/2019). Tugas yang diberikan Presiden pada stafsus milenialnya adalah mengembangkan inovasi-inovasi di berbagai bidang sesuai dengan keahliannya masing-masing. TRIBUNNEWS/SENO TRI SULISTIYONO (TRIBUN/SENO TRI SULISTIYONO)

"Kinerja outputnya masih nihil, tidak membantu negara dan presiden."

"Lebih baik bubarkan saja," terangnya.

Sedangkan untuk juru bicara, lanjut Pangi, kinerjanya juga hanya membenani APBN.

Pangi menilai juru bicara tidak ada gunanya.

"Presiden Jokowi tidak cocok gunakan jubir."

"Kita juga bisa melihat secara objektif, jubir tidak dipakai."

"Untuk apa ada jubir kalau presiden tidak memanfaatkan," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Maliana)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini