Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, menduga ada pihak yang meminta Fraksi Gerindra di DPR menyetujui pembentukan panitia kerja (panja) daripada panitia khusus (pansus) untuk mengusut kasus Jiwasraya.
Kata Fadli Zon, awalnya Partai Gerindra cenderung memilih Pansus ketimbang Panja Jiwasraya.
Namun, kemudian sikap Gerindra tersebut berubah.
Baca: Viral Hadiah Wisuda Unik, Mahasiswi Lulusan UI Ini Diberi Hadiah 3 Lot Saham oleh Kekasihnya
"Saya kira di Gerindra yang saya tahu lebih kepada Panja itu. Awalnya kan Pansus. Mungkin ada permintaan karena kita kan bagian dari koalisi. Ada permintaan kalau tidak salah seperti itu, sehingga akhirnya sikap kita berubah," ungkap Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2020).
Anggota Komisi I DPR RI ini mengaku tak tahu siapa yang meminta Gerindra mendukung Panja Jiwasraya.
Namun, dia tak membantah saat disinggung nama Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca: Allan Wangsa Meninggal, Tutupi Penyakit yang Diderita, Pernah Berujar Hidupnya Tak Lama Lagi
"Enggak tahu juga saya, sepertinya begitu (permintaan Jokowi)," kata Fadli.
Fadli Zon menjelaskan meski fraksi Gerindra saat ini setuju dengan Panja Jiwasraya, tapi secara pribadi ia lebih memilih pembentukan Pansus.
Baca: Syahnaz dan Jeje Gelar Khitanan untuk Buah Hatinya, Bagaimana Pandangan Medis Khitan saat Bayi?
Apalagi, kata Fadli Zon, saat ini ada 3 Panja di DPR yang menangani kasus megakorupsi tersebut.
"Kenapa harus takut dengan Pansus? Karena Pansus itu lebih cepat, lebih efisien, dan lintas komisi gitu. Ini kan hanya mekanisme dan alat di dalam DPR. Jadi logikanya harusnya Pansus Jiwasaraya itu jadi komprehensif dalam melakukan ininvestigasi. Tidak sektoral, tidak sendiri," ujar Fadli Zon.
PKS dan Demokrat Ajak Fraksi Lain di DPR Bentuk Pansus Jiwasraya
Wakil Ketua Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam mengajak fraksi partai koalisi pemerintah yang berada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) turut serta mendukung pembentukan Pansus Hak Angkat Jiwasraya.
"Kami mengetuk hati teman-teman fraksi yang lain dan juga publik untuk sama-sama membentuk Pansus Jiwasraya," ujar Ecky di komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (4/2/2020).
Menurutnya, pembentukan Pansus tersebut akan memberikan edukasi kepada masyarakat dan tidak boleh terulang kembali di industri asuransi perusahaan pelat merah.
Baca: Wasekjen Partai Demokrat Anggap Erick Thohir Sudutkan SBY Terkait Kasus Jiwasraya: Tidak Baca Berita
"Kami mengetuk fraksi-fraksi lain untuk bersama PKS dan Demokrat, ada awareness edukasi, ini loh ada suatu masalah besar di negeri ini, terkait asuransi BUMN (Jiwasraya)," tutur Ecky.
Menurutnya, persoalan kasus Jiwasraya harus diungkap dengan terang benderang dan dijalankan secara transparan serta terbuka.
Karena Panja Jiwasraya saat ini prosesnya dilakukan secara tertutup.
Baca: DPR Desak Pemerintah Pusat-Pemprov Papua Sediakan Akomodasi, Keamanan, dan Rampungkan Venue PON XX
"Bisa dibayangkan dalam konteks Komisi III, ada aspek penegakan hukum, Komisi VI terkait korporasi, Komisi XI ada keuangannya. Ini kan seharusnya menyatu saja untuk memperbaiki," ujarnya.
Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat menemui Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin untuk memberokan dokumen sebagai langkah mengusulkan dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Jiwasraya.
Adapun anggota Fraksi PKS yang hadir di antaranya Aboe Bakar Al-Habsyi, Ledia Hanifa Amaliah hingga Dimyati Natakusuma.
Sedangkan Fraksi Demokrat yaitu Benny K Harman, Hinca Panjaitan, Herman Khaeron dan lainnya.
Dalam penanganan kasus gagal bayar polis nasabah Jiwasraya senilai Rp 12,4 triliun dan telah dibentuk Panja di Komisi III, Komisi VI, dan Komisi XI DPR.
Respons Ketua DPR RI
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta Fraksi PKS dan Demokrat untuk menunggu hasil Panitia Kerja (Panja) Permasalahan Asuransi Jiwasraya dalam menuntaskan kasus tersebut.
Menurut Puan Maharani proses Panja yang kini sedang berlangsung tidak bisa berbarengan dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Jiwasraya sebagai mana diusulkan PKS dan Demokrat.
"Tidak bisa (berbarengan Panja dan Pansus), itu harus sesuai dengan mekanismenya, sekarang Panja di tiga komisi sedang berjalan, kita tunggu prosesnya," ujar Puan Maharani di komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (4/2/2020).
Baca: Tempat Tidur WNI Di Hanggar Tempat Observasi Selalu Disemprot Desinfektan
Menurutnya, pembentukan Pansus tentu saja harus menunggu proses Panja Jiwasaraya selesai dan nantinya akan dibahas kembali melalui mekanisme ataupun aturan yang berlaku.
"Terkait dengan pengusulan Pansus, kami masukkan dalam mekanisme yang ada," ucap Puan.
Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat menemui Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin untuk mengusulkan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Jiwasraya.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini mengatakan, kahadiran fraksi PKS dan Demokrat untuk menyampaikan aspirasi para anggota kedua partai terkait persoalan Jiwasraya.
"Jadi hari ini datang ke pimpinan DPR untuk menyampaikan usulan Pansus Hak Angket Jiwasraya," ujar Jazuli di ruang pimpinan DPR, Jakarta, Selasa (4/2/2020).
Baca: PKS-Demokrat Usul Bentuk Pansus Jiwasraya, Partai Koalisi Pemerintah Ngotot Bikin Panja
Menurutnya, untuk menyampaikan usulan Pansus Jiwasraya telah ditandatanganinya dokumen dari 50 anggota fraksi PKS dan telah memenuhi aturan lebih dari satu fraksi.
Sementara Herman Khaeron dari Fraksi Demokrat mengatakan, usulan Pansus Jiwasraya agar persoalan perusahaan asuransi pelat merah didalami secara detail secara terang benderang.
"Logikanya sudah ada tiga Panja di tingkat komisi, tentu kita membentuk Pansus dan kami semua anggota fraksi Demokrat sudah 50 anggota tandatangan," ucap Khaeron.
Baca: Perhiasan Lina Jubaedah Senilai Rp 2 Miliar Disebut-sebut Hilang, Teddy Pardiyana Ungkap Perasaannya
Adapun anggota Fraksi PKS yang hadir di antaranya Aboe Bakar Al-Habsyi, Ledia Hanifa Amaliah hingga Dimyati Natakusuma.
Sedangkan Fraksi Demokrat yaitu Benny K Harman, Hinca Panjaitan, Herman Khaeron dan lainnya.
Dalam penanganan kasus gagal bayar polis nasabah Jiwasraya senilai Rp 12,4 triliun dan telah dibentuk Panja di Komisi III, Komisi VI, dan Komisi XI DPR.
Kejaksaan Agung telusuri 55.000 transaksi Jiwasraya
Kejaksaan Agung saat ini sedang menyelidiki 55.000 transaksi terkait kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terhadap nasabahnya.
Angka tersebut berkembang dari sebelumnya yang hanya 5.000 transaksi yang diselidiki Kejaksaan Agung.
"Ini masih menelusuri faktanya. Transaksinya dari perkembangan ini dari 5.000 jadi 55.000 transaksi. Itu masih saham," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung RI, Adi Toegarisman di Gedung Bundar Kejagung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (13/1/2020).
Baca: Wakil Ketua DPR RI Sebut Pembentukan Pansus Jiwasraya Lebih Prioritas Dibanding Asabri
Ia meminta masyarakat untuk bersabar terkait penyelidikan yang dilakukan pihaknya atas kasus Jiwasraya.
"Jadi tolong diberi kami waktu bekerja. Kalian desak kapan tersangka, tolong dimaklumi dipahami ya. Diberi kesempatan. Kami akan konsisten menyelesaikan ini," kata dia.
Baca: Mendikbud Nadiem Makarim Serahkan Naskah Soal Tes CPNS Kepada Panitia Seleksi Nasional
Sebelumnya, Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin memastikan dalam waktu dua bulan, Kejagung akan mengungkap siapa dalang di balik kerugian negara dalam kasus Jiwasraya ini.
Burhanuddin mengatakan waktu dua bulan diambil karena kompleksitas dalam investigasi kasus Jiwasraya.
"Transaksi yang yerjadi hampir 5 ribu transaksi lebih dan itu memerlukan waktu. Kami tidak ingin gegabah dan teman-teman dari BPK sangat membantu kami. Kami tidak bisa membuka terlebih dahulu, karena kami ingin betul-betul fix bahwa kerugiannya sudah tahu," ujarnya di kantor BPK, Rabu (8/1/2020)
Dari hasil penyidikan sementara, Burhanuddin mengungkapkan, kerugian negara yang ditaksir asuransi Jiwasraya mencapai lebih dari Rp13,7 triliun hingga Agustus 2019.
Baca: YLKI Pertanyakan Motif DPR Bentuk Pansus Jiwasraya
"PT Jiwasraya sampai dengan Agustus 2019 menanggung potensi kerugian negara Rp13,7 triliun. Ini merupakan perkiraan awal dan diduga akan lebih dari itu," kata Burhanuddin.
"Dari proses penyidikan itu, dia bilang, pihaknya juga mengendus adanya indikasi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi Jiwasraya.Hal ini terlihat pada pelanggaran prinsip hati-hati yang dilakukan PT Jiwasraya yang telah banyak investasi aset-aset risiko tinggi untuk mengejar keuntungan tinggi," kata dia.
Adapun rinciannya, penempatan 22,4 persen saham sebesar Rp5,7 triliun dari aset finansial. Detilnya, 95 persen saham ditempatkan pada perusahaan dengan kinerja buruk, dan sisanya pada perusahaan dengan kinerja baik.
Selanjutnya, adapula dana yang ditempatkan sebesar 59,1 persen reksadana senilai Rp14,9 triliun dari aset finansial. Disana, 98 persen dari jumlah tersebut dikelola manager investasi yang juga berkinerja buruk dan sisanya berkinerja baik.
Kepala BPK Agung Firman Sampurna menjelaskan, Jiwasraya pada 2006 memanipulasi laporan keuangan dari rugi menjadi untung.
"Meski 2006 masih laba, tapi itu laba semu akibat rekayasa akuntansi di mana sebenarnya perusahaan rugi," kata Agung.
Tahun 2017 Jiwasraya membukukan laba Rp 360,6 miliar.
Namun kala itu perseroan memperoleh opini tidak wajar akibat ada kekurangan pencadangan sebesar Rp 7,7 triliun.
"Jika dilakukan sesuai ketentuan maka perusahaan dinyatakan rugi," ujarnya.
Tahun 2018, Jiwasraya juga membukukan kerugian 15,3 triliun.
Hingga September diperkirakan rugi 13,7 triliun.
Hingga November 2019, mengalami negatif equity Rp 27,2 triliun.
"Kerugian itu disebabkan karena menjual produk saving plan dengan cost of fund yang tinggi di atas bunga deposito yang dilakukan secara massif sejak 2015.Dana dari saving plan tersebut diinvestasikan ke produk saham dan reksa dana yang berkualitas rendah yang. Hingga berujung gagal bayar," ujarnya.