Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rendahnya tingkat kepercayaan dunia usaha dalam menyerap tenaga kerja dari lulusan pendidikan vokasi mengakibatkan angka pengangguran di Indonesia semakin meningkat, dan lulusan pendidikan vokasi semakin jauh dari kebutuhan industri.
Persoalan ini menjadi perhatian serius Komisi X DPR RI yang menjadi mitra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Ketua Komisi X Syaiful Huda mengatakan, saat ini Komisi X sedang belanja masalah dalam penyempurnaan ekosiatem pendidikan vokasi yang meliputi peningkatan kualitas guru, kurikulum, teknologi dan proses belajar-mengajar untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Baca: 5 Manfaat Rutin Minum Air Hangat di Pagi Hari, Atasi Nyeri Hingga Melancarkan Metabolisme Tubuh
Karena itu, Panitia Kerja (Panja) Pendidikan Vokasi Komisi X DPR RI mengundang para pelaku usaha untuk meminta masukan mengenai permasalahan dan solusi terkait pendidikan vokasi di Indonesia.
Menurut Huda, seharusnya tidak ada tolak ukur dalam penerimaan calon pekerja karena vokasi bisa menjadi solusi jitu dari masalah rendahnya daya saing angkatan kerja, serta mengatasi missmatch keterampilan dunia kerja.
Diharapkan berbagai masalah yang menerpa pendidikan vokasi ini dapat diminimalisir dengan terjalinnya sebuah sinergi antara DPR RI dengan pejabat eksekutif tertinggi di berbagai perusahaan.
"Saat ini terdapat kesenjangan antara kualitas kelulusan dengan kualifikasi dan kompetensi kebutuhan industri. Selain itu, efektivitas serapan lulusannya saat ini sudah mulai berkurang dengan adanya pekerjaan yang sudah dapat dilakukan oleh mesin," tutur Huda saat melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan para Pejabat Eksekutif Tertinggi (CEO) Bukalapak, Sahid Group, Rumah Sakit Siloam, 8 Village Indonesia, Astra Internasional Tbk, Kompas TV, dan Adaro Energy Tbk di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2020).
Pihaknya mengapresiasi berbagai masukan yang disampaikan para pelaku industri mengenai perspektif baru dalam kerangka menyusun kebijakan, program dan evaluasi pendidikan vokasi di Indonesia.
Ke depan, pihaknya meminta Kemendikbud selaku fungsi regulator yakni dengan adanya revolusi industri 4.0, pembuatan kebijakan pendidikan vokasi harus didesain sesuai dengan kebutuhan ekosistem digital tanpa melupakan pembentukan mental dan karakter.
"Saya mengimbau pada seluruh pihak untuk membangun ekosistem pendidikan vokasi agar kualitas kelulusan mampu diserap oleh dunia usaha dan industri. Khususnya kepada pemerintah agar mampu menghasilkan pendidikan vokasi yang setara dengan pendidikan umum," tambahnya.