News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Legislator PDIP Apresiasi BPNT yang Terbukti Turunkan Angka Kemiskinan

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Malvyandie Haryadi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

ILUSTRASI: Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita tiba di Sikka, NTT pada Selasa (19/3), dalam rangka sosialisasi bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk Provinsi NTT

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR fraksi PDI Perjuangan Selly Gantina mengparesiasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terbukti ampuh mengurangi angka kemiskinan secara nasional.

Bansos sebagai komponen utama menanggulangi keterbatasan pemenuhan kebutuhan dasar ternyata ampuh menurunkan angka kemiskinan.

Hal itu dikatakannya dalam Rapat Panja Verifikasi-Validasi Data Kemiskinan di Komisi VIII DPR dengan Badan Pusat Statistik dan Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil, Kamis (6/2/2020).

Baca: Rekonstruksi Adegan Penyiraman Air Keras Digelar Dini Hari, Begini Kritik Novel Baswedan

Baca: Atraksi Lumba-Lumba Keliling Resmi Dilarang, Bagaimana di Ancol?

"Ini catatan penting bagi kami, bagaimana agar BPNT tersebut bisa terus berjalan dengan perbaikan untuk mendorong ketepatan sasaran maupun kualitas bantuannya," kata Selly di Ruang Rapat Komisi VIII DPR, Senayan, Jakarta.

Selly juga memberikan catatan dalam Rapat Panja ini.

Ia mengingatkan Kementerian Sosial untuk memutkahirkan data terpadu kemiskinan.

"Soal Data Terpadu Kemiskinan tentunya menjadi titik tolak penting bagi kita menentukan kebijakan bagi penanggulangan kemiskinan sesuai amanat UU no 13 tahun 2011. Saya rasa Kemensos perlu pemantapan data itu. Kalau perlu Anggaran untuk penguatan Basis Data Terpadu ditingkatkan," katanya.

"Dari Data Kemensos tersebut akhirnya jadi rujukan juga untuk Kebijakan di Kementerian yang lain," ujar politikus asal Jawa Barat ini.

Selly Gantina termasuk didalam Panja Verifikasi - Validasi Kemiskinan Komisi VIII DPR.

Panja tersebut bertujuan untuk memastikan proses verifikasi dan validasi data kemiskinan bisa berjalan sesuai amanat Undang-Undang agar tercipta percepatan penanggulangan kemiskinan yang hasilnya adalah penurunan tingkat kemiskinan secara nasional.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini