Rohaniawan Katolik Romo Benny Susetyo mendukung rencana Menteri Agama Fachrul Razi akan menggelar lelang jabatan untuk posisi Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbangan Masyarakat (Bimas) Katolik.
"Kita setuju dengan lelang jabatan untuk mengisi Dirjen Bimas Katolik. Ini terobosan yang bagus untuk mencari Dirjen memiliki kinerja dan kemampuan menjalankan tugas, menciptakan komunikasi antara pemerintah, pihak KWI dan keuskupan," ujar Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini kepada Tribunnews.com, Senin (10/2/2020).
Romo Benny menjelaskan, tantangan Dirjen Bimas Katolik akan lebih berat karena harus meningkatkan kualitas katolisitas era digital.
Baca: Nur Cholis Beberkan Kronologi Penunjukan Dirinya Jadi Plt Dirjen Bimas Katolik
"Maka Dirjennya diharapan memiliki visi menjadikan Katolik 100 persen menjadi Indonesia," kata Romo Benny.
Selain itu menurut Romo Benny, Dirjen Bimas Katolik juga punya fokus kepada pendidikan sekolah calon pastor dan Universitas Katolik yang bermitra dengan pemerintah.
Baca: Corona Bikin Hampir Semua Indikator Perdagangan di BEI Memerah, Kecuali Frekuensi Transaksi
Karena itu, Dirjen Bimas Katolik yang baru harus memiliki visi dan kemampuan menjalin komunikasi dengan para uskup dan awam.
"Dibutuhkan Dirjen memiliki skill dalam hal penataan organisasi dan memiliki mental pelayanan Gereja," jelasnya.
Lelang jabatan dimulai minggu depan
Menteri Agama Fachrul Razi mengungkapkan alasan mengangkat Nur Cholis sebagai pelaksana tugas (plt) Direktur Bimbangan Masyarakat (Bimas) Katolik.
Penunjukkan tersebut sempat menimbulkan pro dan kontra lantaran Nur Cholis beragama Islam.
Fachrul Razi mengatakan penunjukkan tersebut lantaran pejabat eselon I di lingkungan Bimas Katolik hanya ada satu orang.
Sementara yang lainnya merupakan pejabat eselon II dan III.
Baca: Sinopsis Film Fast and Furious 6 Aksi Kembalinya Dominic, Tayang di GTV Malam Ini Pukul 21.00 WIB
Jadi tidak mungkin pengganti Dirjen Bimas Katolik sebelumnya yakni Eusabius Binsasi, diambil dari Ditjen Bimas Katolik.
"Tidak ada (eselon I beragama Katolik). Ya kan selevel, kan ada aturannya. Katakanlah tidak boleh jabatan jenderal kemudian diisi mayor," kata Fachrul Razi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2020).