Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fitri Wulandari
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pematangan rencana pemindahan ibu kota baru negara di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur terus digodok pemerintah.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas pun menggelar agenda Dialog Nasional VI terkait Pemindahan Ibu Kota Negara yang bertajuk 'Menuju Ibu Kota Negara Lestari dan Berkelanjutan'.
Baca: Bukan di Jakarta, Pemerintah Pastikan CPNS yang Lolos Akan Bertugas di Ibu Kota Baru
Dalam acara tersebut, Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata menyampaikan paparannya mengenai konsep 'One River, One Management' untuk pembangunan ibu kota baru ini.
Di Kalimantan, terdapat banyak lahan hijau maupun hutan, sehingga ini menjadi poin penting yang harus dipikirkan agar pembangunan ibu kota baru tidak mengurangi persentase dari kawasan hijau tersebut.
Sambil menunjuk paparannya, ia menyebut ada satu kawasan yang harus dijaga kelestarian alamnya dan luasnya seluas wilayah Manhattan, New York, Amerika Serikat (AS).
"Jadi di daerah ibu kota yang (warna) hijau ini yang tengah-tengah itu sebesar Manhattan. Itu di dalamnya banyak sungai-sungai, nah ini yang akan kita jaga," ujar Rudy, dalam acara yang digelar di Gedung Bappenas, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2020) siang.
Di kawasan itu nantinya akan diterapkan konsep One River, One Management karena pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) harus dilakukan secara utuh yakni dari hulu sampai hilir dan melibatkan semua pihak terkait.
"Nanti kita akan menerapkan konsep One River One Management, karena memang betul kita harus betul-betul menjaga (sungai-sungai itu)," jelas Rudy.
Ia pun tidak mau bencana banjir yang terjadi berulang kali di Jakarta, terulang di ibu kota baru nantinya.
"Kejadian Jakarta sering banjir kenapa? Karena nggak ada pengelolaan sungai itu, itu batas wilayah mana ya (yang harus menjadi aliran sungai) suka-sukanya aja (dirikan bangunan). Akhirnya jadi sempit banjir, nah kita ga mau kejadian seperti itu," kata Rudy.
Baca: Gubernur Anies Berharap Warga Ibu Kota Bersyukur Tinggal di Jakarta
Selain itu, Rudy menegaskan bahwa Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto di Kalimantan Timur yang akan masuk dalam wilayah ibu kota baru tetap difungsikan sebagai kawasan hijau.
"Nah Bukit Soeharto masuk dalam ibu kota negara, karena kan Bukit Soeharto tidak boleh diganggu, kita ingin kembalikan fungsinya," pungkas Rudy.
Badan otorita pembangunan ibu kota baru tengah digodok
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menyampaikan pembentukan Badan Otorita Pembangunan Ibu Kota Baru saat ini disebut telah masuk dalam tahapan finalisasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
Baca: Karawang akan Tumbuh Jadi Kota Terintegrasi dengan Tatanan Kelas Dunia
Dia menjelaskan akan ada sosok yang akan ditunjuk sebagai ketua untuk memimpin badan otorita itu.
"Sedang tahap finalisasi, jadi maksudnya kalau badan otorita ibu kota ini terbentuk, sekaligus orang yang memimpin itu juga harus sudah ada," ujar Suharso, di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2020).
Kendati demikian, dirinya belum bisa menyebutkan siapa yang akan memimpin badan otorita tersebut.
"Iya, sekaligus (untuk namanya siapa) itu nanti lah (disampaikan)," kata Suharso.
Baca: Kepala Bappenas Ungkap Mandat Jokowi Cegah Pernikahan Anak di Bawah Umur
Penunjukkan siapa yang akan memimpin badan otorita itu, nantinya akan dilakukan setelah diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Badan Otorita Pembangunan Ibu Kota Baru.
Sedangkan rencananya Perpres ini seharusnya diteken pada akhir Januari lalu, namun hingga kini belum juga diterbitkan.