Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak melihat masuknya eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sebagai sesuatu yang berlebihan.
"Enggak (berlebihan) lah, sebelumnya KPK juga seperti itu kan, ada beberapa tersangka yang kita jemput kalau kita tahu keberdaan yang bersangkutan. Tapi sampai saat ini tidak tahu keberadaan dari yang bersangkutan, makanya kita keluarkan DPO," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (14/2/2020).
Kata Alexander, KPK sudah berusaha memanggil Nurhadi secara patut baik sebagai saksi maupun tersangka. Namun Nurhadi mengindahkan hal tersebut.
Baca: UPDATE Kasus Bullying Siswi Disabilitas di Purworejo, Ganjar Fasilitasi Pindah SMP, Pelaku Diperiksa
"Yang bersangkutan sudah kita panggil secara patut, ketika yang bersangkutan jadi saksi tidak hadir, ketika jadi tersangka kita panggil dua kali tidak hadir, kita datangi ke rumahnya kosong," ungkap Alexander.
Baca: Belajar dari Kasus Balita Tewas Dipatuk Weling, Ini Bedanya Gigitan Ular Berbisa dengan Serangga
Sebelumnya, Kuasa Hukum Nurhadi, Maqdir Ismail, menyebut langkah KPK terlalu berlebihan ketika menetapkan kliennya sebagai DPO.
"Menurut hemat saya itu tindakan yg berlebihan. Tidak sepatutnya seperti itu. Coba tolong pastikan dulu apakah surat panggilan telah diterima secara patut atau belum oleh para tersangka," kata Maqdir saat dimintai konfirmasi, Jumat (14/2/2020).
Selain Nurhadi, KPK juga menerbitkan DPO terhadap dua tersangka lainnya, yakni menantu Nurhadi, Riezky Herbiono serta Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto. Tercatat ketiga tersangka sudah lima kali mangkir dari panggilan KPK.
Maqdir melanjutkan, sebaiknya KPK menunda pemanggilan lantaran pihaknya masih mengajukan permohonan praperadilan. Bahkan permohonan penundaan pemanggilan sudah disampaikan pihaknya kepada KPK.
Menanggapi pernyataan Maqdir, Alexander menyatakan hakim sudah memutus bahwa status tersangka Nurhadi sah secara hukum.
"Praperadilan yang pertama hakim sudah menyatakan bahwa upaya yang dilakukan KPK dalam menentapkan tersangka itu sudah sah," kata Alexander.
Sebelumnya, Juru Bicara KPK Ali Fikri menegaskan, KPK akan terus bertindak tegas dan terus memproses perkara ini.
KPK juga akan melakukan tindakan tegas sesuai hukum terhadap pihak-pihak yang tidak koperatif ataupun jika ada pihak-pihak yang melakukan perbuatan obstruction of justice atau menghalang-halangi proses hukum sebagaimana diatur di Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana minimal penjara 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta.
Penerbitan DPO, kata Ali, dilakukan setelah sebelumnya KPK telah memanggil para tersangka secara patut. Namun ketiganya tidak hadir memenuhi panggilan tersebut.
"Sesuai ketentuan pasal 112 ayat (2) KUHAP (orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya), tkait dengan hal tersebut, selain mencari KPK juga menerbitkan surat perintah penangkapan," kata Ali.
Ali melanjutkan, penyidikan perkara ini telah dilakukan sejak 6 Desember 2019, dan untuk kepentingan penyidikan para tersangka sudah dicegah ke luar negeri sejak 12 Desember 2019. Tersangka juga telah mengajukan praperadilan dan telah di tolak oleh Hakim PN Jakarta selatan pada tanggal 21 Januari 2020.
"Kami ingatkan kembali agar para saksi yang dipanggil KPK bersikap koperatif dan pada semua pihak agar tidak coba-coba menghambat kerja penegak hukum," tegas Ali.
Ali mengujarkan, dalam proses penerbitan DPO, KPK telah mengirimkan surat pada Kapolri pada Selasa (11/2/2020) untuk meminta bantuan pencarian dan penangkapan terhadap para tersangka tersebut. KPK juga membuka akses penerimaan informasi bagi masyarakat yang mengetahui keberadaan para tersangka untuk melaporkan kepada kantor kepolisian terdekat ataumenginformasikan pada KPK melalui Call Center 198 atau nomor telepon 021-25578300.
"Peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi sangat penting bagi KPK," kata Ali.
Dalam perkara ini, KPK menetapkan eks Sekretaris MA Nurhadi; menantu Nurhadi, Riezky Herbiono; dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto sebagai tersangka. KPK belum melakukan penahanan terhadap ketiganya.
Nurhadi dan Rezky diduga menerima suap dan gratifikasi dengan total Rp46 miliar terkait pengurusan perkara di MA tahun 2011-2016.
Dalam kasus suap, Nurhadi dan menantunya diduga menerima uang dari dua pengurusan perkara perdata di MA. Pertama, melibatkan PT Multicon Indrajaya Terminal melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero).
Kemudian, terkait pengurusan perkara perdata sengketa saham di PT MIT dengan menerima Rp33,1 miliar.
Adapun terkait gratifikasi, tersangka Nurhadi melalui menantunya Rezky dalam rentang Oktober 2014-Agustus 2016 diduga menerima sejumlah uang dengan total sekitar Rp12,9 miliar terkait dengan penanganan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA dan permohonan perwalian.
Nurhadi dan Rezky disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sementara itu Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.