Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Nizar mengungkapkan, pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengantisipasi jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci aman dari virus Corona.
Nizar mengatakan, tim dari Kemenag dan Kemenkes akan mengawal jemaah haji sejak dari Tanah Air hingga di Mekah.
"Kalau kami, akan koordinasi dengan kementerian kesehatan terutama pengawalan di asrama haji, ketika sebelum berangkat," kata Nizar dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Rabu (26/2/2020).
Nizar meminta saran dari Komisi VIII DPR terkait pemeriksaan kesehatan jemaah haji saat pulang ke Tanah Air.
"Mohon nanti sumbang saran terkait persoalan waktu ketika pulang ini juga harus ada semacam pemeriksaan, scanning itu tadi. Kan ini butuh waktu. Ini mau kita scanningnya di Bandara Saudi atau di asrama haji ketika jemaah haji kembali," ujarnya.
Baca: Kondisi Istri Tersangka Tragedi Susur Sungai Memilukan! Kini Sang Anak Terima Hujatan Kelewat Sadis
Baca: 7 Maskapai Ini Batalkan Penerbangan ke Korea Selatan karena Wabah Virus Corona
Dalam kesempatan itu, Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan, sampai saat ini, informasi dari Kementerian Kesehatan menyatakan belum ada tanda-tanda wabah virus Corona di Arab Saudi.
Fachrul yakin, Arab Saudi memiliki antisipasi yang baik terkait penyebaran virus Conora terutama dalam aspek kepentingan ekonomi dan ibadah.
"Oleh sebab itu, Arab Saudi betul-betul menjaganya. Dan harapan kita mencoba untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang ada. Tapi, memang kalau kita bicara ke publik, kita katakan InsyaAllah tidak ada tentang masalah Corona di Arab Saudi," ujarnya memastikan.
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto dalam rapat kerja kemarin sempat bertanya kepada Menag Fachrul terkait kesiapan Kementerian Agama mengantisipasi penyebaran virus corona terhadap jemaah haji di Makkah, Arab Saudi.
Yandri menjelaskan banyak jemaah yang khawatir penyebaran virus corona yang telah terjadi di berbagai negara.
"Adanya langkah-langkah strategis untuk virus corona ini pak, karena kalau dari negara Cina di undang ke tanah suci mungkin Singapura ke tanah suci, mungkin ada guncangan psikis, pak pada jemaah haji kita," katanya di Ruang Rapat Komisi VIII DPR, Senayan, Jakarta.
Baca: Anak-anak dan Istri Tersangka Tragedi Susur Sungai Alami Tekanan Psikologis dan Jadi Korban Bullying
Baca: Ada Virus Corona di Spanyol dan Austria, Wisatawan Sebut Liburannya Seperti Berada di Neraka
"Nah ini bagaimana kita semua meyakinkan kepada jemaah haji yang berangkat yang berangkat ke tanah suci benar-benar nyaman, tidak was-was dan kegelisahan yang luar biasa. Saya kira isu corona ini sangat luar biasa," imbuhnya.
Merespons itu, Fachrul mengungkapkan dirinya telah beberapa kali berdiskusi dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.
"Beberapa kali saya sudah diskusi dengan menteri kesehatan. Sejauh ini menurut beliau tidak ada tanda-tanda ada wabah itu di Saudi," kata Fachrul.
Sebelumnya, Komisi VIII DPR dan Kementerian Agama sepakat biaya perjalanan ibadah haji tahun ini tidak mengalami kenaikan. Yakni sebesar Rp 35,32 juta.
Selain tidak ada kenaikan biaya ibadah haji, musim haji tahun ini akan ada penambahan makan haji jemaah sebanyak 50 kali dengan menu nusantara.
Penambahan 10 kali konsumsi ini diberikan jemaah pada saat tiga hari menjelang puncak pelaksanaan haji Arafah.
Menurutnya, jamaah haji juga tetap mendapatkan pelayanan yang selama ini didapatkan, seperti living cost atau uang saki sebesar 1.500 Saudi Arabian Riyal (SAR) dan biaya visa senilai 300 SAR.
Baca: Cawagub DKI Jakarta Nilai Kinerja Anies Baswedan soal Penanganan Banjir, Ini Kata Ahmad Riza
Baca: Inilah Potensi Wisata Pulau Sebaru, Tempat Observasi WNI Anak Buah Kapal World Dream
"Sehingga jamaah haji tidak perlu mengeluarkan biaya kembali untuk pengurusan visa haji," ujar Yandri.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menambahkan, jemaah haji Indonesia hanya membayar 51 persen atau Rp 35,23 juta dari rata-rata total biaya haji per-jemaah sebesar RP 69,17 juta.
Sementara sisanya rata-rata sebesar Rp 33,93 juta atau 49 persen dibiayai dari dana nilai manfaat dan dana efesiensi tahun sebelumnya.
"Salah satu penyebab tetapnya biaya haji tahun ini adalah karena asumsi mata uang rupiah yang menguat atas mata uang asing, terutama dolar AS dan Saudi Arabia Riyal (SAR)," ujar Ace. (tribun network/mam/sen)