Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail
TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada pengumuman dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai Kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru.
Bambang merupakan satu dari empat calon Kepala Badan Otorita tersebut.
Selain Bambang terdapat nama Komisaris Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Direktur Utama Wijaya Karya Tumiyana, dan Bupati Banyuwangi Azwar Anas.
"Belum, kalau ada pengumuman baru saya bisa bereaksi, sekarang belum ada pengumuman apa apa," kata Bambang di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (4/3/2020).
Menurut dia, apabila presiden sudah memutuskan kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru tersebut, pasti akan segera mengumumkannya.
Baca: Empat Brand Kendaraan Niaga Siap Luncurkan Model Baru Besok di GIICOMVEC 2020
Baca: Kakek 103 Tahun Ini Tersipu Saat Ditanya Malam Pertamanya dengan Gadis 30 Tahun yang Baru Dinikahi
Baca: Soal Corona, Fuad Bawazier Soroti Beda Ucapan Anies Baswedan dan Terawan: Masalah Lain Jadi Ruwet
Hingga saat ini presiden belum mengumumkannya, termasuk pemberitahuan secara pribadi.
"Ya kalau (Sudah) penunjukkan pasti diannounce. Sekarang belum ada pengumuman sama sekali," katanya.
Bambang sendiri mengaku bahwa tidak ada pembicaraan spesifik dengan presiden terkait pencalonan dirinya sebagai Kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru.
Ia hanya pernah berdiskusi dengan presiden mengenai pemindahan Ibu Kota dari Jakarta, ke Kutai Kertanegara dan Penajam Pasar Utara tersebut.
"Ya pernah diskusi lah, tapi tidak membahas secara spesifik," tuturnya.
Bambang belum mengetahui pasti apa tugas Kepala Badan Otorita Baru tersebut nantinya.
Yang pasti menurutnya Kepala Badan Otorita nantinya bertugas mengawal proses pemindahan Ibu kota.
"Ya mengawal pembangunan dan pemindahan nanti, di semua klaster," katanya.
Sebelumnya pembangunan ibu kota baru, nantinya akan dibagi pada tiga klaster utama. Klaster pertama yakni pemerintahan, klaster kedua perumahan, serta klaster ketiga yakni infrastruktur dan fasilitas publik.