Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) merilis survei tentang persepsi publik Indonesia tentang virus corona (Covid-19) di Indonesia.
Dalam hasil survei tersebut menyatakan mayoritas responden percaya bahwa Covid-19 yang sudah mulai masuk di Indonesia sebagai ancaman serius.
Survei yang digelar pada tanggal 3-4 Maret 2020 ini menunjukkan bahwa sebanyak 80,8 persen responden tidak menganggap enteng virus tersebut.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo dalam diskusi di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, Kamis (5/3/2020).
"Sebanyak 80,8 persen responden menganggap virus corona menjadi ancaman besar bagi Indonesia," ujarnya yang dikutip dari Kompas.com.
"Sementara sisanya, sebanyak 19,2 persen menanggap virus tersebut merupakan ancaman rendah bagi Indonesia," jelasnya.
Baca: BREAKING NEWS: Pemerintah Sebut 4 Orang Diduga Positif Virus Corona
Di sisi lain, tekait kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam mengangani penyebaran virus ini di Indonesia cukup tinggi.
Hasil survei menunjukkan bahwa sebanyak 66,6 persen responden memiliki kepercayaan tinggi terhadap pemerintah mengatasi kasus tersebut.
"Sebanyak 66,6 persen responden memiliki kepercayaan tinggi terhadap pemerintah dalam menangani virus corona," ujar Kunto.
"Sebanyak 33,4 persen menaruh kepercayaan yang rendah kepada pemerintah soal penanganan ini," jelasnya.
Meski kepercayaan publik terhadap pemerintah cukup tinggi, namun ini jangan membuat kendor dalam mengedukasi publik soal Covid-19.
Menurut Founder Lembaga Survei KedaiKOPI sekaligus pengamat politik, Hendri Satrio, hasil survei itu dapat menjadi pemicu pemerintah untuk lebih lincah lagi dalam menanggulangi kasus Covid-19.
"Karena 66 persen kan, harusnya 100 persen," jelasnya yang dikutip dari YouTube Talk Show tvOne, Jumat (6/3/2020).
Hal ini dikarenakan menurutnya pemerintah cukup lamban dalam melakukan penanganan terhadap virus tersebut.
"Hanya saja memang menurut saya ada jeda waktu lama yang dilakukan pemerintah dimana seharusnya digunakan untuk mempersiapkan diri menghadapi Covid-19 tetapi tidak dilakukan," jelas Hendri.