Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia memang berbeda dengan Malaysia, negara ini lebih memilih untuk menerapkan pembatasan interaksi (social distancing) baik secara tatap muka maupun kontak fisik, dibandingkan penguncian (lockdown).
Di ibu kota, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengikuti instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerapkan social distancing pada warganya, termasuk sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH).
Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam menekan penyebaran virus corona (Covid-19) yang semakin massive di Indonesia, khususnya Jakarta.
Sistem lockdown masih belum dilirik pemerintah pusat, karena bisa berdampak kian buruk bagi perekonomian Indonesia yang tengah terpuruk.
Lalu apa yang akan terjadi jika ibu kota Jakarta menerapkan sistem lockdown?
Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira menilai aktivitas banyak perusahaan di Jakarta akan terganggu jika lockdown terjadi.
Baca: UPDATE Hingga Jumat: 369 Positif Covid-19, 32 Pasien Meninggal Dunia, 17 Lainnya Sembuh
Baca: Rentan Jadi Sarang Covid-19, Pasar Tradisional Perlu Segera Disterilisasi
Hal ini karena perputaran bisnis mayoritas terpusat di ibu kota.
"Peredaran uang sebagian besar di Jakarta, kalau lockdown, aktivitas semua perusahaan yang kantor pusatnya di Jakarta akan terganggu," ujar Bhima, kepada Tribunnews, Jumat (20/3/2020) sore.
Ia menjelaskan bahwa banyak karyawan yang memiliki kantor di Jakarta, namun tinggal di wilayah lainnya, misal kota penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, serta kawasan lainnya.
"Secara lebih luas, ada 1,2 juta unit kantor di Jabodetabek, kemudian ada 7,3 juta orang karyawan. Mereka ini kan tidak hanya menetap di Jabodetabek, tapi juga berasal dari daerah sekitarnya. Pastinya pendapatan terganggu," tegas Bhima.
Selain itu, dampak buruk yang bisa ditimbulkan dari lockdown ini adalah menumpuknya utang kaum pekerja karena tidak sanggup memenuhi pembayaran terkait kebutuhan hidup mereka akibat sistem tersebut.
"Padahal banyak pekerja yang punya cicilan motor, rumah, tagihan listrik dan utang lainnya. Pemerintah harus pikirkan kelompok rentan ini juga," jelas Bhima.
Baca: Mayat Korban Corona di Irlandia Dipasangi Masker untuk Cegah Penyebaran Covid-19
Baca: 3 Orang Dekat Menpan RB Tjahjo Kumolo Positif Corona: Mohon Doanya
Lebih lanjut ia pun menyebutkan sejumlah dampak buruk lainnya, satu di antaranya menyasar Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
"UMKM juga kena imbas paling parah, driver ojol tidak bisa bekerja, gelombang PHK naik, pertumbuhan ekonomi bisa anjlok signifikan, krisis makin cepat," kata Bhima.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memang tidak akan memberlakukan opsi lockdown, namun ia mengimbau warga ibu kota agar tidak meninggalkan Jakarta selama tiga pekan ini, untuk mencegah lebih luasnya penyebaran corona.
Pernyataan tersebut ia sampaikan dam rapat internal Covid-19 yang diadakan pemprov DKI Jakarta dengan Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya.
"Saya penting garis bawahi, tolong kabari semua warganya, jangan meninggalkan Jakarta. Sampaikan kepada RT, RW agar warganya jangan meninggalkan Jakarta kecuali genting, urgent, (saya imbau) jangan pergi, tahan," kata Anies dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/3/2020).