Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Anggota Komisi I DPR RI Tubagus (TB) Hasanuddin mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengambil langkah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam penanganan dan pencegahan penyebaran virus corona atau covid-19 di Indonesia.
Menurutnya, kebijakan PSBB ini tidak dikaitkan dengan Darurat Sipil yang sempat menimbulkan kontroversi di masyarakat.
Baca: IDI Kembali Berduka, Guru Besar FKM UI Meninggal Dunia
"Saya melihat keputusan Presiden Jokowi sudah sangat tepat. Dengan dikeluarkannya PP no 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan PP no 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar," kata Hasanuddin, Jumat (3/4/2020).
Hasanuddin kemudian merujuk UU no 6/2020 tentang Kekarantinaan Kesehatan pasal 10 dan pasal 60 serta sesuai dengan pasal 96 ayat 2. Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan UU ini kepada DPR paling lambat 3 tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
Baca: Anggap Lamban, Fadli Zon Sebut Kebijakan Pemerintah Pusat soal Corona Sebenarnya Bisa Luar Biasa
"Saran saya, kini saatnya Menkes segera membuat petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk tekhnis (Juknis) dari kedua PP tersebut untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaannya di lapangan/di daerah," kata Hasanuddin dalam pernyataannya.
Ia kemudian menjelaskan sesuai dengan pasal 49 ayat 2 yang berbunyi;Pembatasan Sosial Berskala Besar harus berdasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya dan keamanan.
Baca: Kementerian ATR/BPN Keluarkan Sertifikat Tanah Eks Eigendom 44 Hektare
Juklak atau juknis menurutnya sangat diperlukan sebagai pedoman serta alat koordinasi dan model operasional para pemegang otoritas di lapangan. Dalam rangka mempercepat penanggulangan wabah virus corona di seluruh wilayah NKRI .
"Insha Allah dengan kerja sama yang baik kita akan segera bebas dari wabah ini," katanya.