Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Larasati Dyah Utami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi pemilihan umum (KPU) memutuskan untuk menunda pelaksanaan Pilkada serentak karena pandemi virus corona (Covid-19).
Ketua KPU, Arief Budiman usulkan 3 opsi tanggal pengganti serta mengusulkan sejumlah teknis pelaksanaan pemilu kedepannya untuk menyikapi keadaan saat berlangsungnya pemilihan.
Diantaranya memperluas area pemungutan suara hingga menyiapkan handsanitizer dan disinfektan di setiap TPS.
"Terkait logistik, ini beberapa hal yang jadi skenario kita misalnya di TPS kita akan meminta disediakan handsanitizer, disinfektan, termasuk memperluas area TPS," ujar Arief dalam rapat virtual bersama komisi II DPR RI, Selasa (14/4/2020).
Baca: Panduan Mengisi Sensus Penduduk Online, Segera Isi SPO Sebelum Tanggal 29 Mei 2020
KPU juga mengkaji pemungutan suara via pos seperti yang dilakukan warga negara Indonesia (WNI) diluar negeri.
Baca: Update Corona, 14 April: 1,94 Juta Jiwa di Dunia Terinfeksi Covid-19, Kematian AS Tertinggi
Selain itu, KPU juga mengkaji pengurangan jumlah pemilih di setiap TPS. Ia juga menjelaskan opsi itu akan berdampak pada penambahan pada kebutuhan anggaran.
"Sebagaimana kita ketahui KPU mendapat pemotongan sekitar Rp 279 miliar lebih. Ini sebenarnya agak cukup berat bagi KPU untuk melaksanakan agenda 2020," ujar Arief.
Ketua KPU usulkan 3 opsi kepada komisi II DPR RI dalam rapat virtual bersama Kemendagri, DKPP, serta Bawaslu pada Selasa (14/4/2020).
KPU memberikan opsi A B dan C, untuk tanggal pelaksanaan pengganti Pilkada serentak yaitu pada 9 Desember 2020, 17 Maret 2021 dan 29 September 2021.
Kepada Komisi II DPR RI, KPU juga berharap agar Perppu tetap diterbitkan April 2020 untuk kesiapan logistik.