Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Surat dengan Kop Sekretariat Kabinet RI yang ditandatangani Staf Khusus Presiden Republik Indonesia, Andi Taufan Garuda Putra, viral di media sosial.
Surat yang dikeluarkan tertanggal 1 April 2020 itu dikecam karena dianggap melampaui kewenangan dan tidak sesuai tata administrasi karena ditujukan langsung ke seluruh camat di Indonesia.
Dalam surat itu, Andi meminta kepada camat dan perangkat desa untuk mendukung pelaksaan program Relawan Desa Lawan Covid-19 yang diinisiasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersama PT Amartha Mikor Fintek (Amartha).
Program itu dilaksanakan di Jawa, Sulawesi, dan Sumatera.
Surat itu ditandatangani langsung oleh Andi Taufan dengan tembusan ke Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Selain dinilai memotong kewenangan kepala daerah, surat itu juga dianggap memunculkan konflik kepentingan karena PT Amartha Mikor Fintek (Amartha) merupakan perusahaan milik Andi.
Keluarnya surat itupun menuai kecaman dari tokoh-tokoh politik dan pegiat ormas.
Mantan politikus Partai Demokrat, Roy Suryo, menilai apa yang dilakukan Andi sudah menunjukkan adanya konflik kepentingan dan memalukan institusinya sendiri.
"Ini jelas2 "Conflict of Interest" yg tidak bisa dibiarkan, Baru level StafSus begini sudah Abuse of Power.
Sebenarnya solusinya sangat mudah, Presiden @jokowi tinggal panggil saja Ybs kemudian Pecat, karena sudah Memalukan Institusinya, Selesai.
Kecuali ada "hal2 lain"," kritik Roy di akun Twitternya, @KRMTRoySuryo2.
Politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, mendesak Andi mundur dari posisinya sebaga Stafsus.
Hal ini karena apa yang dilakukan Andi dengan surat tersebut jelas-jelas salah meski niatnya baik.
"Yang harus anda ketahui wahai Andi Taufan, BERBUAT BAIK ITU TIDAK BOLEH DENGAN CARA YANG SALAH. Ini negara bukan bukan perusahaan pribadi anda..!!
MUNDURLAH..!! @setkabgoid," Ferdinand di akun Twitternya, @FerdinandHaean2.
Kritik atas surat Andi juga datang dari pegiat Nahdlatul Ulama (NU), Nadirsyah Hosen.
Nadirsyah menganggap apa yang dilakukan Andi keliru dan membebani Jokowi.
"Yg dilakukan oleh staf khusus milenial Presiden ini keliru. Andi Taufan Garuda Putra salah administrasi memakai kop surat Sekretaris Kabinet. Juga salah menunjuk perusahaannya sendiri. Kesalahan ini tolong jangan diulangi ya Mas. Anda malah menambah beban Pak Presiden," tulisnya di akun Twitternya @na_dirs.
Tanggapan Andi
Atas viralnya surat tersebut, Andi kemudian membuat klarifikasi dan pernyataan.
Dalam suratnya tertanggal hari ini, Selasa, 14 April 2020, Andi menyampaikan permintaan maaf.
Ia pun memutuskan menarik surat tersebut.
Berikut pernyataan lengkap Andi:
Sehubungan dengan beredarnya surat saya, Andi Taufan Garuda Putra selaku Staf Khusus Presiden nomor 003/S-SKP-ATGP/IV?2020 tentang kerjasama sebagai relawan desa lawan Covid-19 yang ditujukan kepada camat beberapa daerah, yang menimbulkan tanggapan dari berbagai pihak, termasuk media.
Untuk itu saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan masukan. Tentunya hal ini akan menjadi pelajaran penting bagi saya sebagai anak muda yang ingin memberikan konstribusi untuk negeri, agar tetap mengikuti kaidah aturan dalam sistem birokrasi.
Saya mohon maaf atas hal ini dan menarik kembali surat tersebut.
Perlu saya sampaikan bahwa surat tersebut bersifat pemberitahuan dukungan kepada program Desa Lawan Covid-10 yang diiniasi oleh Kementerian Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Maksud saya ingin berbuat baik dan bergerak cepat untuk membantu mencegah dan meanggulangi Covid-19 di desa, melalui dukungan secara langsung oleh tim lapangan Amartha yang berada di bawah kepemimpinan saya.
Dukungan tersebut, murni atas dasar kemanusiaan dan dengan biaya Amartha dan donasi masyarakat, yang akan dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Dukungan yang diberikan dilakukan tanpa menggunakan anggaran negara baik APBN maupun APBD.
Saya akan terus bergerak membantu Pemerintah dalam menangai penyebaran Covid-19. Bekerjasama dan bergotongroyong dengan seluruh lapisan masyarakat baik pemerintah, swasta, lembaga dan organisasi masyarakat lainnya untuk menanggulangi Covid-19 dengan cepat.
Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang timbul. Apapun yang terjadi, saya tetap membantu desa dalam kapasitas dan ketebatasan saya.
Jakarta, 14 April 2020
Andi Taufan Garuda Putra
(*)
(Tribunnews.com/Daryono)