News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Virus Corona

Pelatihan Daring Kartu Prakerja Dinilai Tak Tepat Dilaksanakan di Tengah Pandemi Virus Corona

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Posko pendampingan pendaftaran program Kartu Prakerja yang disediakan Pemprov Jatim di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim didatangi banyak pencari kerja terutama mereka yang terdampak pandemi virus corona atau Covid-19, di Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/4/2020). Para pekerja yang dirumahkan, pekerja yang terkena PHK, maupun para pencari kerja yang terkendala untuk mendaftar mandiri lewat gadget maupun perangkat mandiri, bisa mendapatkan pendampingan dengan mendatangi Posko Pendampingan yang disiapkan di 56 titik layanan di seluruh Jawa Timur. Surya/Ahmad Zaimul Haq

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI,Anas Thahir menilai pelatihan berbasis daring dalam kebijakan Kartu Prakerja tidak tepat di tengah pandemi virus corona atau Covid-19 seperti saat ini. 

Apalagi, pelatihan tersebut menghabiskan anggaran sebesar Rp 5,6 triliun dari total Rp 20 triliun dana yang dianggarkan untuk program Kartu Prakerja.

Baca: 23 Kantor di Jakarta Ditutup Paksa karena Tak Patuhi PSBB, 126 Lainnya Diperingatkan

"Saat ini banyak pengangguran karena lesunya sektor industri, bukan pekerja baru yang membutuhkan pelatihan. Mereka pekerja lama membutuhkan bantuan tunai untuk bertahan hidup," ujar Anas dalam keterangannya, Jumat (17/4/2020).

Dia juga menegaskan seharusnya pemerintah fokus menjaga konsumsi masyarakat di saat maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sebab, berdasarkan struktur perekonomian Indonesia, kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi domestik.

Sepanjang 2019, kata dia, BPS mencatat konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan tertinggi yang mencapai 2,73 persen.

Berkaca dari data, salah satu cara menjaga agar konsumsi rumah tangga tak goyah adalah dengan memberikan bantuan-bantuan tunai.

"Artinya, pemerintah seharusnya bukan memberikan bantuan yang sifatnya pelatihan seperti Kartu Prakerja. Anggaran pelatihan online kami nilai kurang bermanfaat untuk penerima bantuan, bahkan hanya akan dinilai sebagai proyek yang hanya menguntungkan penyedia jasa pelatihan," jelasnya.

Anas menilai hal ini akan berbeda jika kartu prakerja dialihkan untuk bantuan tunai bagi pekerja terdampak PHK atau masyarakat terdampak Covid-19.

Sehingga akan ada multiplier effect bagi perekonomian.

Di sisi lain, Anas mengatakan pihaknya meminta jumlah pelatihan secara daring dikurangi dan disesuaikan dengan sasaran bagi mereka yang baru akan memasuki dunia kerja jika pada akhirnya tetap dilaksanakan.

Politikus PPP tersebut juga menyoroti penunjukkan penyelenggara pelatihan secara daring yang dinilai harus sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Halaman
1234
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini