Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkomitmen mengawal penggunaan anggaran dalam penanganan Covid-19.
Hal tersebut disampaikan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri merespons pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir.
Erick menyinggung 90 persen alat kesehatan bahan bakunya berasal dari impor.
Pengadaan alat-alat tersebut, termasuk bahan bakunya, disebut didominasi mafia.
Baca: ICW Nilai Kartu Pra Kerja Bukan Solusi yang Tepat bagi Pekerja Informal yang Terdampak Covid-19
"KPK akan tegas terhadap pihak yang bermain-main terkait pengadaan barang dan jasa terutama terhadap kebutuhan alkes [alat kesehatan] terlebih untuk situasi sekarang ini," kata Ali Fikri saat dihubungi, Jumat (17/4/2020).
Ali Fikri menyarankan setiap informasi terkait hal tersebut agar dapat langsung disampaikan kepada KPK.
"KPK tentu akan telaah dan dalami setiap informasi yang diterima," ujar Ali.
Baca: Respons Abdullah Hehamahua Sikapi Terpilihnya Brigjen Karyoto Sebagai Deputi Penindakan KPK
Diberitakan sebelumnya, Erick Thohir menyinggung soal mafia terkait tata niaga alat kesehatan.
Hal itu terjadi karena impor alat kesehatan di Indonesia sangat besar.
Mafia, kata Erick, merujuk pada para pedagang yang lebih suka terus-terusan mengimpor alat kesehatan ketimbang memproduksinya di dalam negeri, lantaran dinilai jauh lebih menguntungkan.
Erick mengatakan, saat ini Indonesia masih 90 persen impor alat kesehatan dari luar negeri.
Padahal, alkes merupakan komoditas penting yang menyangkut kesehataan jutaan nyawa, sehingga ketergantungan perlu dikurangi.