Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Agama, Fachrul Razi, memberikan tanggapan terkait keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang masyarakat untuk mudik.
Hal tersebut disampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube tvOnenews, Selasa (21/4/2020).
Fachrul menyampaikan, dalam menjalani bulan suci Ramadan 2020, masyarakat diminta tetap melaksanakan puasa wajib.
Baca: Jokowi Larang Masyarakat Mudik Mulai 24 April 2020 di Tengah Situasi Pandemi Corona
Dalam menunaikan ibadah puasa kali ini, akan lebih baik apabila tetap di rumah masing-masing.
Tidak perlu untuk mudik atau kembali ke kampung halaman.
Karena menurut penjelasan Fachrul, mudik akan lebih banyak mudarat atau kerugiannya, dibandingkan manfaat atau keuntungan yang bisa diambil.
Terlebih dalam situasi dan kondisi seperti saat ini, ketika pandemi corona tengah merebak di berbagai daerah di Indonesia.
"Yang paling utama, kita tetap melaksanakan puasa wajib dengan sebaik-baiknya," tutur Fachrul.
"Tapi kita di rumah sajalah, tidak usah mudik."
"Karena mudik itu sekarang kita garis bawahi, memang mudaratnya lebih banyak dalam situasi sekarang ini dibandingkan manfaatnya," tambahnya.
Baca: Update Informasi Virus Corona secara Global: Daftar 15 Negara yang Mulai Longgarkan Lockdown
Baca: Update Kasus Virus Corona di Indonesia per 21 April 2020, Total Jadi 7.135, Pasien Sembuh 842 Orang
Fachrul menyampaikan, bisa saja seseorang yang mudik ke kampung halaman membawa virus corona atau Covid-19.
Kemudian harus dilakukan isolasi dulu untuk memastikan keadaan tubuh.
Atau juga bisa masyarakat yang mudik menjadi seorang carrier atau pembawa yang nantinya bisa menularkan ke orang tua atau saudara lainnya.
"Kita mudik tanpa kita sadari membawa virus ke kampung, sampai di kampung kita juga harus diisolasi," jelas Fachrul.
"Juga kemudian kalau benih yang kita bawa bisa menularkan orang tua kita, ke saudara kita," imbuhnya.
Sehingga Fachrul meminta untuk tetap berada di rumah masing-masing.
Namun kondisi tersebut diharapkan tidak mengurangi rasa semangat dalam menyambut bulan suci Ramadan.
Dalam melaksanakan ibadah, Fachrul juga menyarankan untuk melaksakan di rumah masing-masing.
Yakni seperti salat wajib, Tarawih, dan juga Tadarus.
"Tanpa mengurangi kegairahan kita dalam menyambut Ramadan ya kita memang sebaiknya sekarang di tempat masing-masing saja bersama keluarga inti," ungkap Fachrul.
"Kita melaksanakan salat wajib, Tarawih, tadarus, dan sebagainya di rumah masing-masing saja," tandasnya.
Sebelumnya, penetapan larangan mudik disampaikan oleh Jokowi dalam rapat terbatas dengan sejumlah menteri.
Hal tersebut disampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube Kompas TV, Senin (20/4/2020).
Jokowi menjelaskan telah melakukan penelitian di lapangan terkait mudik yang dilakukan oleh masyarakat.
Instansi terkait, yakni Kementerian Perhubungan, juga sudah melakukan pengkajian perihal mudik.
Dalam rapat terbatas bersama beberapa menteri, Jokowi menyebutkan masyarakat yang memutuskan tidak mudik sebesar 68 persen.
Baca: Politikus PKB Tak Setuju Jokowi Larang Masyarakat Mudik Lebaran
Baca: Komisi IX DPR RI Ingatkan Pemerintah Beri Bantuan Kepada Warga yang Tak Mudik
Namun, terdapat 24 persen lainnya masih bersikukuh untuk tetap mudik.
Tak hanya itu, sebesar 7 persen masyarakat sudah melakukan mudik atau kembali ke kampung halaman.
"Jadi, dari hasil kajian-kajian yang ada di lapangan, pendalaman yang ada di lapangan," ucap Jokowi.
"Kemudian juga dari hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, disampaikan bahwa yang tidak mudik (sebesar) 68 persen."
"Yang tetap masih bersikeras mudik (sebesar) 24 persen, yang sudah mudik (sebesar) 7 persen," imbuhnya.
Dalam hal ini, pemerintah masih memiliki tugas untuk merayu masyarakat.
Karena masih terdapat masyarakat yang bersiteguh untuk mudik.
Jokowi mengatakan, angka 24 persen merupakan jumlah yang sangat besar.
Sehingga pemerintah memang masih harus terus berupaya agar saat ini masyarakat tidak kembali ke kampung halaman.
"Artinya, masih ada angka yang sangat besar yaitu 24 persen tadi," jelas Jokowi.
Sebelumnya, larangan mudik sudah disampaikan kepada beberapa pekerja.
Yakni seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, hingga pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Baca: Menteri PUPR Laporkan 5 Pegawainya Positif Corona
Baca: Celine Evangelista Ngeri Lihat Kondisi DKI di Tengah Pandemi Corona, Kesal Sama yang Keluyuran
Larangan tersebut sudah diberlakukan sejak minggu lalu.
Dalam rapat tersebut, Jokowi kemudian memutuskan melarang seluruh lapisan masyarakat untuk mudik.
Selanjutnya, Jokowi meminta kepada menteri terkait untuk menyiapkan yang sesuai dengan larangan itu.
"Setelah larangan mudik bagi ASN, TNI, Polri, dan pegawai BUMN sudah kita lakukan pada minggu yang lalu," terang Jokowi.
"Pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang."
"Oleh sebab itu, saya minta persiapan-persiapan yang berkaitan dengan ini mulai disiapkan," tambahnya.
(Tribunnews.com/Febia Rosada)