Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan pihaknya akan mendalami sejumlah informasi terkait potensi penyalahgunaan anggaran pelatihan online melalui program kartu prakerja senilai Rp 5,6 triliun.
Hal itu menjawab sebagian permintaan anggota Komisi III DPR terhadap KPK untuk mengawasi pelaksanaan program kartu prakerja khususnya pelatihan online yang digagas oleh pemerintah.
"Informasi kita terima dan informasi itu kita dalami karena kita bisa sekali lagi kami katakan kita tidak bisa kerja grasa grusu," kata Firli dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, Rabu (29/4/2020).
Firli menambahkan pihaknya akan menggali sejumlah keterangan lain untuk mengkaji kemungkinan adanya korupsi dalam program kartu prakerja.
Baca: Nenek 101 Tahun Ini Lolos 2 Pandemi, Selamat dari Pandemi Influenza 1918 hingga Sembuh dari Corona
Baca: Peringatan Dini BMKG, Kamis 30 April 2020: Waspada Potensi Hujan Petir di Sejumlah Wilayah
"Tapi kita bicara fakta bukti keterangan sehingga seluruh informasi kita kumpulkan dan kami kaji. Apakah betul apa ada suatu peristiwa, kalau betul ada suatu peristiwa kita akan telaah apakah ini peristiwa pidana kalau iya dapatkan ditemukan bukti permulaan cukup," ujar Firli.
"Kalau itu ada, kita kejar bukti yang cukup. Sehingga membuat terang pidana dan kita temukan tersangkanya," imbuhnya.
Sebelumnya, di rapat tersebut, anggota Komisi III DPR RI fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal meminta pelatihan online melalui program Kartu Prakerja diaudit.
Menurutnya, sejak awal program pelatihan online sudah tak terbuka, misalnya dalam proses kerjasama dengan penyedia jasa.
Karena itu, ia mendesak Ketua KPK Firli Bahuri untuk mengawasi program Kartu Prakerja khususnya pelatihan online.
"Kartu Prakerja sederhana, Pak, karena ada ruang gelap yang tidak bisa kita ketahui saya pernah telepon penanggung jawab di Manajemen Pelaksana (PMO)-nya, ini tolong diaudit, Pak. Ini ada ruang gelap," kata Cucun.
Selain Cucun, anggota Komisi III DPR RI fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan menduga ada praktik korupsi dalam penunjukan RuangGuru sebagai mitra pelaksana Kartu Prakerja.
Menurutnya, mundurnya Adamas Belva Devara, CEO RuangGuru, dari jabatan staf khusus Presiden tidak menyelesaikan masalah.
"Bagaimana delapan vendor digital tanpa tender yang diberikan kuota raksasa permen raksasa oleh pemerintah, bagaimana bisa terjadi, bagaimana strategi pengawasannya dan ini tidak cukup dengan mundur, Pak. Ini korupsi," kata Arteria.