Ketua Komisi VII DPR RI Dukung Stabilisasi Harga BBM

Laporan wartawan Tribunnews.com, Malvyandie Haryadi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mendukung langkah pemerintah melakukan stabilisasi harga bahan bakar minyak (BBM).

Alasannya, di tengah kondisi sulit seperti saat ini, Pertamina harus terus berjuang mendistribusikan BBM ke seluruh wilayah Indonesia.

Bahkan sampai ke daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Baca: Pertamina Beberkan Alasan Mengapa Belum Turunkan Harga BBM

Pertamina (sudah menjalankan) PSO. Dalam keadaan saat ini, seperti skenario awal, daerah remote seperti wilayah Indonesia timur harus tetap mendapatkan suplai dengan volume yang sama. Itu saja, sejauh itu terlaksana,” kata Sugeng di Jakarta, Jumat (1/5/2020).

Menurut Sugeng, saat pandemi Covid-19 seperti sekarang, Pertamina juga menghadapi tekanan berat.

Hal ini bisa dilihat, dari permintaan yang turun drastis.

Penurunan permintaan di Jakarta bahkan sampai 54 persen.

Baca: Pertamina Serahkan Bantuan ke Puskesmas Siantan Hilir dan Paket Sembako pada Awal Ramadan 1441 H

Sedangkan secara nasional turun 34 persen.

Nyatanya, di tengah kondisi seperti itu, Pertamina terus berusaha mendistribusikan BBM ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk public service obligations (PSO) seperti BBM Satu Harga.

“Kita bukan bela Pertamina. Tetapi jika harga jual turun, lantas apa yang dijual?” kata dia.

Sugeng juga mengingatkan, meski Pemerintah belum menurunkan harga, namun BBM di tanah air masih kompetitif di Asia Tenggara.

Baca: Pertamina Sulap Lapangan Bola Jadi Rumah Sakit Darurat Covid 19

“Untuk BBM non subsidi sebenarnya malah sudah turun dua bulan lalu. Nah, kita lihat harga BBM di kawasan ASEAN, kita hanya lebih mahal sedikit dibandingkan Malaysia saja. Selebihnya kita lebih murah dari Filipina, Thailand, ASEAN-lah,” kata Sugeng.

Mengenai kebijakan Pemerintah yang belum menurunkan harga BBM, sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Seusai rapat terbatas di Jakarta awal pekan ini, Airlangga mengatakan bila hal tersebut akan dilakukan pembahasan lebih lanjut.

"Nanti pada waktunya akan diadakan rapat dan akan dijelaskan oleh kementerian terkait,” katanya.