Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menuntut agar pemerintah membatalkan program Kartu Prakerja di Hari Buruh Sedunia atau May Day 2020.
Presiden ASPEK Indonesia, Mirah Sumirat mengatakan masyarakat bukannya membutuhkan pelatihan melalui daring, akan tetapi lebih membutuhkan makanan.
Baca: Virus Corona Mudah Jangkiti Warga yang Terpapar Polusi Udara? Guru Besar UI Beri Penjelasan
"ASPEK Indonesia menuntut pemerintah untuk membatalkan program Kartu Prakerja yang sangat tidak bermanfaat dan hanya menghambur-hamburkan uang rakyat. Saat ini rakyat butuh makan, tidak butuh pelatihan online," ujar Mirah, dalam keterangannya, Jumat (1/5/2020).
Menurut Mirah, anggaran sebesar Rp5,6 triliun untuk program Kartu Prakerja seharusnya dialihkan untuk memberikan bantuan langsung bagi masyarakat, serta sebagai jaring pengaman bagi korban PHK.
Dia meminta agar DPR sebagai wakil rakyat dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus turut menghentikan program tersebut.
Sebab, kata Mirah, program ini diduga adalah bagi-bagi proyek dari pemerintah.
Baca: Cerita Wanita Nekat Mudik Jalan Kaki Menuju Pati: Jalan Belasan Kilometer, Pingsan di Minimarket
"DPR harus tegas untuk meminta dihentikannya program Kartu Prakerja yang diduga sarat dengan patgulipat dan cuma bagi-bagi proyek," kata dia.
"KPK juga harus tegas dan jujur dalam menegakkan hukum di Indonesia. Selamatkan uang rakyat! Jangan sampai justru di tengah wabah dan jutaan pekerja kehilangan pekerjaan, ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan untuk memperkaya diri dan kelompoknya dari uang rakyat," imbuh Mirah.
Dikhawatirkan Jadi Ladang Proyek
Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidawati meminta pemerintah menyetop program Kartu Prakerja karena diduga menjadi program bancakan dan banyak masalah dalam pelaksanaannya.
Hal itu disampaikan Mufida berdasarkan masukan dari berbagai pihak tentang kondisi riil di lapangan.
Baca: Sri Mulyani Singgung Debat Kepala Desa Pertanyakan BLT
Menurut Mufida, dugaan Kartu Prakerja menjadi 'ladang proyek' menguat karena penunjukan Ruangguru sebagai mitra penyedia jasa aplikasi dilakukan dengan penunjukan langsung saat seorang pemimpinnya, Belva Syah Devara, masih menjabat sebagai Staf Khusus Presiden.
“Kartu Prakerja sudah bergeser dari tujuan awalnya karena sudah menjadi ladang proyek. Penegak hukum, KPK, dan Kejaksaan bisa melakukan tugas dan fungsinya secara proaktif terhadap semua penyimpangan,” kata Mufida, melalui keterangan pada media, Kamis (30/4//2020).
Selain itu, kata Mufida, ada kejanggalan pada leading sector program Kartu Prakerja yang seharusnya berada di Kementerian Tenaga Kerja dan turun ke pemerintah daerah, kini bergeser pengelolaannya ke Kementerian Koordinator Perekonomian.
“Kita meminta program Prakerja dihentikan dulu. Perbaiki semua sistem dengan lebih jelas, adil, dan transparan,” ungkap Mufida.
Politikus PKS itu menyatakan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga harus mendengar masukan dari banyak pihak yang menyatakan program Kartu Prakerja berantakan dari awal hingga pelaksanaan.
“Tanyakan ke beliau (Menko Airlangga) kenapa harus dipaksakan melaksanakan program Prakerja? Padahal jadi ladang proyek,” ujar Mufida.
Bagi pengelola pelatihan, kata Mufida, jangan juga memanfaatkan krisis pandemi Covid-19 untuk kepentingan sepihak.
Baca: Karyawan Positif Covid-19, Pabrik Rokok Sampoerna Setop Sementara Kegiatan Produksi
Dalam kondisi banyak masyarakat kehilangan pekerjaan seperti saat ini, yang diperlukan adalah bantuan sosial langsung ke rakyat untuk bertahan di masa krisis Covid-19, bukan video belajar bertarif ratusan ribu hingga jutaan Rupiah yang belum tentu jelas pemanfaatannya.
“Jutaan pekerja kehilangan pekerjaaan atau dipotong gajinya karena terdampak Covid-19. Sungguh tak terlihat internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pengelolaan program Kartu Prakerja,” ungkap Mufida.