Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta data penerima bantuan sosial (bansos) dibuka secara transparan.
Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam siaran langsung rapat terbatas melalui konferensi video di kanal Sekretariat Presiden, Senin (4/5/2020).
Jokowi telah menerima laporan dari Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK), Muhadjir Efendy mengenai bansos.
Menurutnya, Program Keluarga Harapan (PKH), paket sembako, bansos tunai, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan dana desa sudah berjalan.
Namun, Jokowi meminta adanya kecepatan agar bansos tersebut bisa sampai segera ke tangan keluarga yang berhak menerima.
"Saya minta mensos, gubernur, bupati dan walikota, camat sampai kepala desa turun ke lapangan menyisir," ungkap Jokowi.
Jokowi juga meminta agar setiap daerah diberikan fleksibilitas agar jika ada warga miskin yang belum mendapat bantuan bisa segera dicarikan solusi.
Tak hanya itu, Jokowi juga ingin data penerima bansos dibuka secara transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan.
"Saya juga minta data penerima bansos dibuka secara transparan, siapa yang dapat, kriterianya apa, jenis bantuannya apa."
Baca: Jokowi Minta Ada Target yang Terukur Soal Pemberlakuan PSBB
Baca: Minta Evaluasi PSBB Dilakukan Ketat dan Efektif, Jokowi: Mana yang Kebablasan Mana yang Kendor
"Sehingga jelas tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dan kita bisa melakukan segera koreksi di lapangan," ungkap Jokowi.
"Persoalan timing betul-betul harus di-manage secara baik karena ada bantuan dari pusat, dari daerah kemudian juga dari desa," lanjutnya.
Untuk itu, Jokowi meminta agar dibuatkan hotline khusus untuk pengaduan, sehingga apabila menemukan penyimpangan bisa diketahui secara cepat.
Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, walaupun masih banyak data tumpang tindih, tetapi pemerintah tetap menyalurkan bansos sembari membenahi data-data tersebut.
"Penyaluran harus tetap kita berikan, sebab sudah banyak yang membutuhkan, tentunya sambil kita benahi datanya," ujar Muhadjir seperti dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com.
Muhadjir meminta pihak RT/RW, lurah, dan camat untuk mendata warga dengan teliti.
Terutama warga yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut.
"Saya mohon kerja samanya RT, RW dan Pemprov DKI agar datanya akurat sehingga berul-betul tepat sasaran, terutama mereka yang paling terdampak pandemi ini," ungkapnya.
Baca: Bansos Presiden Sudah Disalurkan kepada 637.410 KPM di DKI Jakarta, Pemerintah Percepat Penyaluran
Baca: Menteri Sosial Akan Bicara dengan Anies Baswedan Terkait Data Penerima Bansos Dari Presiden
Selain itu, Muhadjir juga meminta kesadaran warga apabila sudah menerima bantuan atau sudah mampu dan masih terdata sebagai penerima untuk mengalihkan bantuan tersebut kepada yang lebih membutuhkan.
Menurutnya, peranan RT/RW sangat penting untuk menyadarkan warga dalam posisi tersebut agar mereka berlapang dada untuk mengalihkan bantuannya.
Ada penyaluran bansos dai Presiden di Provinsi DKI Jakarta ditargetkan rampung pada 5 Mei 2020.
Diketahui, wilayah DKI dan Bodetabek menjadi sasaran utama pemberian bansos tersebut karena merupakan wilayah yang pertama kali menerapkan kebijakan PSBB.
(Tribunnews.com/Nanda Lusiana Saputri) (Kompas.com/Deti Mega Purnamasari)