Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sosial Juliari Batubara mengikuti rapat kerja virtual dengan Komisi VIII DPR RI, Rabu (6/5/2020).
Rapat tersebut mengagendakan evaluasi penyaluran bantuan sosial (bansos), termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan sembako dalam penanggulangan covid-19.
Dalam rapat itu, Mensos Juliari Batubara mengakui pendistribusian bansos menemui keterlambatan yang cukup lama.
Baca: Kasus Impor Bawang Putih, Dua Perantara Suap I Nyoman Dhamantra Divonis 5 Tahun Penjara
Baca: BNPT: Aksi Terorisme di Tengah Pandemi Corona Masih Gunakan Cara Lama
Ia menyatakan hal itu dikarenakan sejumlah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah juga menyalurkan bantuan tunai kepada masyarakat sehingga aparat menjadi kewalahan.
"Ini memang mengalami kelambatan yang cukup lama. Saya bisa pahami di level bawah itu karena banyak program bansos, apalagi bansos tunai ada yang dari Kemensos, Kemendes, perluasan dari bansos reguler, dari pemprov juga menurunkan bansos, pemkab dan pemkot menurunkan bansos," kata Juliari.
Kendati demikian, Juliari menegaskan hal itu sudah sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Karena Jokowi tidak ingin masyarakat terganggu daya belinya sehingga bansos diberikan langsung dan bersamaan.
"Mungkin karena bersamaan ada aparat yang stres, kerutan, komplain-komplain, kemudian viralkan. Tapi saya sampaikan tidak apa-apa komplain, stres, tapi kan karena bantuannya banyak (sehingga) agak sedikit ruwet mendata, dari pada stres, komplain karena bantuannya tidak ada," katanya.
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) menyebut banyaknya program bantuan ini seperti tsunami bansos lantaran sumber bansos berasal dari kementerian dan lembaga, pemda, hingga dari pihak swasta.
"Saya istilahkan ada tsunami bansos. Ada dari Kemensos, Kemendes, pemprov, swasta, Kemenko Perekonomian, belum bansos reguler, belum dari lembaga lain, dan ini hampir bersamaan. Saya bisa bayangkan aparat desa, RT/RW lagi mendata bantuannya sudah datang. Saya bilang kalau komplain uangnya tidak datang tidak apa-apa, tapi ini kan uangnya kecepetan," sebutnya.
Juliari menambahkan Kementerian Sosial telah menyalurkan Bansos melalui dua tahap.
Untuk tahap pertama, penyaluran dilakukan melalui Himbara dan PT Pos Indonesia.
Sementara untuk tahap kedua, penyalurannya dilakukan oleh PT Pos Indonesia.
"Sudah tersalurkan 785.370 KK (Kepala Keluarga) dengan nilai Rp 471, 2 miliar. Untuk tahap kedua untuk 1.831.118 KK, ini full oleh Kantor Pos. Maksimum 1 minggu selesai," ujarnya.
Sementara untuk penyaluran tahap ketiga, akan dilakukan pada 7 Mei kepada 2.600.740 KK.
Dia berharap, dalam kurun waktu 2 minggu BLT dapat disalurkan kepada 5.227.513 KK dari target 9 juta KK.