Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay mempertanyakan verifikasi pendaftaran peserta program Kartu Prakerja yang menelan anggaran sebesar Rp 20 triliun.
"Yang punya duit bisa lolos juga, saya meminta staf saya untuk mencoba mendaftar Kartu Prakerja dan dia lolos," ujar Saleh Daulay dalam acara Satu Meja The Forum di Kompas TV, Jakarta, Rabu (6/5/2020).
Menurut Saleh Daulay, target dari peserta Kartu Prakerja ada tiga kriteria yaitu orang yang belum bekerja, sudah bekerja tetapi ingin meningkatkan keterampilannya, dan korban pemutusan hubungan kerja (PHK).
Baca: Kementerian PANRB Dorong Implementasi Manajemen Risiko SPBE
"Kemudian ini kan pelatihan kerja, apakah sudah ada link and match ke dunia usaha, jangan sampai sebelum pelatihan menganggur, setelah pelatihan menganggur juga," kata Saleh Daulay.
Selain itu, politikus PAN tersebut menyoroti konten pelatihan yang disediakan mitra, sudah banyak di media sosial seperti Youtube yang dapat diakses secara gratis oleh masyarakat.
"Jadi pelaksanaan kartu ini tidak tepat dilaksanakan sekarang, karena masyarakat membutuhkan bagaimana mereka bertahan hidup di tengah situasi sulit," ujar Saleh Daulay.
Baca: DPR Tidak Boleh Berhenti Menjalankan Tugas dan Fungsinya Selama Pandemi Covid-19
Dalam acara yang sama, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan, Donny Gahral Adian menuturkan, berdasarkan data di lapangan, masyarakat yang kehilangan pekerjaan sangat membutuhkan Kartu Prakerja.
"Mereka meminta pendampingan dan animonya cukup beaar. Mereka bukan hanya butuh bantuan langsung tunai, tapi mau meningkatkan keterampilannya juga," ucap Donny.
"Kalau kita menguji (daftar Kartu Prakerja) sama saja mengambil hak yang membutuhkan. Tapi kami akan memperketat lagi verifikasinya," tambah Donny.