Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA– Dua kepala daerah, Bupati Lumajang Jawa Timur, Thoriqul Haq, dan Bupati Bolang Mongondow Timur (Boltim) Sulawesi Utara, Sehan Salim Landjar, adu mulut soal program Bantuan Langsung Tunai (BLT) pemerintah pusat di media sosial.
Video silang pendapat dua kepala daerah disertai umpatan "bodoh" untuk menteri terkait itu viral.
Thoriq menyayangkan adanya pernyataaan penilaian bodoh dari Bupati Boltim Sehan Salim Landjar terhadap menteri yang mencetuskan program BLT.
Baca: Khawatir Dana BLT Digunakan Pulang Kampung, Jokowi Pilih Bantuan Sembako untuk Warga Jabodetabek
Baca: Pemerintah Beri BLT Rp 600 Ribu per Bulan, Berikut Syarat dan Cara Mendapatkannya
Baca: Arab Saudi Belum Pastikan Penyelenggaraan Haji Tahun 2020, Indonesia Minta Kepastian 12 Mei
Thoriq menilai pernyataan Sehan sebagai kepala daerah ada kurang pantas. Seharusnya, kata-kata tersebut tidak muncul.
“Prinsipnya, boleh protes dengan menteri, tapi kalau sampai menyebut bodoh, goblok, perlu dikoreksi,” kata Thoriq saat dihubungi, Kamis (7/5/2020).
Thoriq menilai, berbagai daerah menghadapi banyak masalah di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Dan seriap daerah sedang berupaya untuk memperbaikinya.
“Kami juga berulang kali ada video conference dengan bupati, wali kota, gubernur, dan hampir semua kementerian,” terang dia.
Konferensi video untuk membahas serta mencari solusi masalah yang dihadapi. Termasuk soal anggaran, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikurangi karena pendapatan negara dan daerah sedang turun.
“Sekarang hotel tidak ada yang menginap, pariwisata tutup, semua sekarang pendapatan turun,” jelas dia.
Pekerjaan harian juga dalam kondisi tidak normal. Untuk itu, perlu cara yang luar biasa untuk mengatasi dampak pandemi.
Kondisi itulah yang harus dipahami oleh semua kalangan.
Baca: Pemprov DKI Diusulkan Beri BLT Ketimbang Bansos
Baca: Oknum RT di Tangerang Dilaporkan Sunat Jatah BLT ke Warga, Camat Bilang Cuma Uang Rokok
“Protes ya protes, kalau ada yang tidak sepakat dengan apa yang hari ini dilakukan programnya oleh kementerian, sampaikan saja, tapi jangan bilang goblok, jangan bilang bodoh,” papar Thoriq.
Dan menurutnya, seharusnya kepala daerah berusaha berinovasi agar bisa mengatasi rumitnya masalah-masalah yang ada, bukan justru mengeluh.
Thoriq mencontohkan Bupati Boltim yang mengeluh rumit membuat tabungan untuk warganya. “
Masak segitu ribetnya membuat tabungan. Sekarang zaman sudah berubah, buka tabungan enggak perlu buku, pakai akun virtual,” jelas politisi PKB ini.
Menurut dia, banyak cara yang bisa dilakukan untuk menyiasati rumitnya persoalan. Selain kecanggihan teknologi, juga bisa turun langsung melalui kecamatan, tanpa harus ke kota.
“Itu kalau dipikir ruwet ya ruwet, tapi kalau dipikir mudah ya mudah,” ujar Thoriq.
Baca: Jamaludin Sang Ayah Ikut Diamankan Polisi, Diduga Berperan dalam Pelarian Ferdian Paleka
Baca: Sederet Perlakuan Tak Manusiawi Kapal China pada ABK Indonesia, Gaji Cuma 100 Ribu per Bulan
Silang pendapat kedua kepala daerah itu diawali adanya video berisi kekesalan Bupati Boltim Sehan Salim Landjar karena sulitnya tata cara atau aturan pencairan BLT sebesar Rp600 ribu untuk warga miskin terdampak Covid-19 dari pemerintah pusat.
Di antaranya diharuskan membuka rekening di bank. Sementara, saat ini ia menilai warga di wilayahnya sudah kelaparan.
Ia mengaku sudah turun langsung ke lapangan melihat kondisi rakyatnya sejak 23 April lalu.
Ia juga mengaku telah menggelontorkan 300 ton beras tahap pertama untuk 2.000 KK (Kepala Keluarga).
Namun, ada 4.700 KK yang tak bisa menerima bantuan beras tersebut karena telah terdaftar sebagai penerima BLT.
Berdasarkan aturan, warga yang sudah terdaftar sebagai penerima BLT atau PKH tak bisa mendapatkan bantuan lain.
Akibatnya, sejumlah warga mendatangi rumah Sehan sambil menangis. Warga meminta bantuan beras 1 liter. Video itu mendapat respons dari Bupati Lumajang Thoriqul Haq melalui video yang beredar.
Dalam video yang beredar, Thoriq menyayangkan sikap dan pernyataan Bupati Boltim.
“Saya Cak Thoriq, Bupati Lumajang, saya tentu kecewa bila ada seorang bupati mengatakan menteri bodoh. Kalau tidak salah Bupati Bolang Mongondow Timur,” kata Thoriq dalam video tersebut.
Baca: Air Mata Yan Vellia Seolah Tak Bisa Berhenti Keluar, Ingat Ucapan Didi Kempot Saat Diminta Istirahat
Baca: Sederet Perlakuan Tak Manusiawi Kapal China pada ABK Indonesia, Gaji Cuma 100 Ribu per Bulan
Baca: Polisi Masih Buru Pelaku Pembobolan Kendaraan Dokter Tirta
Thoriq menilai para menteri sedang bekerja keras untuk menyelesaikan semua persoalan di seluruh daerah.
“Kalau ada bupati menyatakan menteri bodoh, jangan-jangan dia enggak bisa mengurus daerahnya. Jangan-jangan enggak bisa mengurus wilayahnya,” ujar Thoriq.
Thoriq dalam video tersebut, menilai seharusnya kita justru berterima kasih pada menteri yang telah melakukan upaya terbaik untuk masyarakat.
Bupati Boltim Sehan kemudian menanggapi video Thoriq. Sehan menilai dirinya merasa tidak boleh memberikan bantuan beras ke rakyatnya yang mendapat BLT.
Sementara, sebagian warganya ada yang sudah kelaparan sebelum BLT itu dicairkan. “Perlu diingat Bupati Lumajang, Anda cuma kasih 5 kilo, saya minimal 15 kilo dan beras premium,” ujar dia.
Selain itu, Sehan juga mengaku tidak memotong gaji PNS untuk bantuan tersebut. Sehan menilai Thoriq tidak tahu kondisi warga yang ada di Boltim.
“Anda tidak tahu, ratusan ribu (dikeluarkan) untuk mendapatkan uang Rp600.000. Saya mencak-mencak di situ,” terang dia.
“Anda juga kasih sedikit, lalu kerja, kerja, kerja apa? Saya sudah (sejak) 4 April udah mulai, Anda baru mulai sekarang,” ucap dia.
Thoriqul Haq merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, kubu pendukung Presiden Jokowi pada Pilpres 2019 lalu.
Sementara, Sehan Salim Landjar merupakan kader Partai Amanat Nasional atau PAN, kubu pendukung Prabowo Subianto.
Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi menyayangkan kejadian adu mulut kedua kepala daerah itu. Perdebatan keduanya di media sosial justru menjadi contoh buruk buat masyarakat.
“Kejadian itu sangat tidak tepat dan tidak bagus dilihat publik," ujar Baidowi.
Awiek menilai setiap daerah tentu memiliki persoalan berbeda dan tidak sama dalam cara penanganannya.
Hal itu juga termasuk besaran bantuan di setiap daerah karena jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, kesiapan infrastruktur penunjang hingga kondisi geografis adalah berbeda.
"Sebagai sesama anggota APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia), seharusnya dua kepala daerah tersebut terjalin komunikasi yang baik dan sharing pengalaman dalam penanganan dampak Covid-19," jelasnya.
Awiek berharap Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk melakukan pembinaan kepada kedua kepala daerah tersebut melalui gubernur masing-masing agar permasalahan tak semakin meruncing.
"Dalam situasi seperti sekarang ini, segenap elemen bangsa harus bersatu, bersama-sama menangani Covid-19 agar segera tuntas," ujarnya. (Tribun network/dit/kompas.com)