Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait permasalahan bantuan sosial (bansos).
Terlebih, dikatakan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, jika ada potensi kerugian negara yang dimunculkan dalam temuan BPK itu.
"Iya tentu berkoordinasi, terhadap semua bisnis penyelenggaraan pemerintahan yang berpotensi kerugian negara apalagi sudah ada penilaiannya dari BPK tentu KPK akan mengkaji," kata Ghufron dalam keterangannya, Minggu (10/5/2020).
Seperti diketahui, BPK menemukan adanya permasalahan mengenai bansos di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Negara berpotensi mengalami kerugian hingga miliaran rupiah.
Baca: Janji KPK: Akan Lebih Serius Buru Para DPO, Langsung Ditahan dan Diumumkan di Konferensi Pers
Baca: Disindir ICW Sebagai Komisi Pembebasan Koruptor, Ini Jawaban Ketua KPK Firli Bahuri
Ghufron mengatakan, KPK akan mempelajari potensi kerugian negara tersebut. Sebab menurutnya, potensi kerugian negara bisa disebabkan sejumlah hal.
"Potensi itu harus dipastikan penyebabnya karena kesalahan administrasi, prosedur dan tata laksana, atau pidana, contoh pemalsuan, markup data, untuk itu KPK akan mempelajari lebih dahulu setelah mendapat laporan secara resmi dari BPK," kata Ghufron.
--