Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah telah memutuskan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan per 1 Juli 2020 mendatang.
Kenaikan tersebut tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Terkait dengan hal itu, Pengamat Ekonomi dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Retno Tanding memberikan tanggapannya.
Retno mengatakan, kenaikan iuran harus dibarengi dengan perbaikan pelayanan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan.
"Kemudian kualitas layanan sekaligus pemilihan mitra-mitra pemberi layanan itu juga mungkin perlu diperbaiki," kata Retno, melalui sambungan telepon kepada Tribunnews.com, Rabu (13/5/2020).
Menurutnya, hal itu perlu dilakukan lantaran selama ini banyak keluhan tentang pelayanan BPJS, namun ternyata bukan karena BPJS-nya tapi karena pihak pemberi layanan.
"Jadi masalahnya itu ada di pemberi layanan bukan di BPJS, itu kasus yang terjadi meskipun ada banyak juga keluhan penyedia layanan bahwa BPJS ketika membayar tagihan itu lambat," ungkap Retno.
Retno kemudian membeberkan contoh persoalan yang terjadi antara pihak BPJS Kesehatan dengan pemberi layanan kesehatan, dalam hal ini rumah sakit.
"Kemarin juga terjadi fraud dimana ada dokter atau rumah sakit yang memalsukan tagihan."
Baca: Iuran BPJS Kesehatan Naik, Publik Diminta Jangan Selalu Salahkan Jokowi
"Mereka tidak memberikan layanan itu tapi mereka palsukan sehingga tagihan pada BPJS besar sekali," jelas Retno.
Oleh sebab itu, menurut Retno penting untuk BPJS Kesehatan memikirikan soal efisiensi layanan.
"Pengembangan layanan database harus menjadi fokus utama sehingga itu nanti akan menjadi lebih efisien dan kemudian efektif dalam pemberian layanan kesehatan," paparnya.
Selain itu, menurutnya, pihak BPJS juga harus memperbaiki kualitas layanan serta penyelesaian permasalahan yang tepat jika ada konflik yang muncul antara BPJS Kesehatan, penyedia layanan serta pasien.
"Ketika ada konflik antara penyedia jasa kesehatan, pasien dan BPJS itu ada cara yang terbaik, dan ada prosedur yang efektif untuk menangani konflik-konflik seperti itu," ucap Retno.
Menurut Retno, sebenarnya kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan kelas I dan II tidak mahal.
Baca: Pemerintah: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Berdasarkan Pertimbangan Ahli Independen
Pasalnya, menurut Retno, iuran yang dibayarkan setiap bulannya akan sesuai dengan pelayanan kesehatan yang diterima peserta BPJS Kesehatan.
"Jadi kalau saya melihat tarifnya ini bagi saya yang kelas I dan II itu murah, dan bicara mahal atau murah itu kan persepsi," terang Retno.
Retno menambahkan, BPJS Kesehatan juga perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait iuran yang dibayarkan sepadan dengan manfaat yang bisa diterima peserta.
"Jadi BPJS seharusnya tidak hanya sebagai provider asuransi tapi dia juga perlu melakukan pendekatan-pendekatan, edukasi dan sosialisasi terhadap layanan benefit, biaya yang harus ditanggung oleh peserta BPJS-nya," paparnya.
Baca: Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 3,1 Triliun Untuk Subsidi Iuran Peserta Kelas III BPJS Kesehatan
Berikut rincian kenaikan untuk peserta mandiri kelas I, II dan III:
- Kelas I: Iuran peserta mandiri kelas I naik menjadi Rp 150.000 dari saat ini Rp 80.000.
- Kelas II: Iuran peserta mandiri kelas II meningkat menjadi Rp 100.000, dari saat ini sebesar Rp 51.000.
- Kelas III: Iuran peserta mandiri kelas III juga naik dari Rp 25.000 menjadi Rp 42.000.
Kenaikan tersebut mulai berlaku pada 1 Juli 2020 mendatang.
Sebagai informasi, pada akhir tahun 2019 lalu, Jokowi juga menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan melalui Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.
Baca: Terjebak Dilema Naiknya Iuran BPJS Kesehatan, Bingung Tak Ada Uang untuk Bayar, Ragu Turun Kelas
Berdasarkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019, iurannya sebagai berikut:
- Kelas I: Naik menjadi Rp 160.000 per orang per bulan.
- Kelas II: Naik menjadi Rp 110.000 per orang per bulan.
- Kelas III: Naik menjadi Rp 42.000 per orang per bulan.
Namun, Mahkamah Agung kemudian membatalkan kenaikan iuran tersebut dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2019.
Dengan demikian, iuran BPJS kembali ke awal, yakni Rp 80.000 per bulan untuk kelas I, Rp 51 per bulan untuk kelas II dan Rp 25.500 per bulan untuk kelas III.
(Tribunnews.com/Nanda Lusiana Saputri)