Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail
TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menerima pimpinan dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Istana Merdeka, pada Kamis, (14/5/2020).
Kedatangan BPK yang diketuai Agung Firman Sampurna itu untuk menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2019 kepada Presiden.
Ketua BPK, dalam keterangannya mengatakan bahwa terdapat diskusi yang sangat produktif mengenai apa yang disampaikan oleh BPK dengan Presiden Joko Widodo.
Selain itu, BPK juga menyampaikan dukungan terhadap upaya pemerintah untuk menghadapi pandemi dan mitigasi risiko pascapandemi Covid-19.
"Presiden didampingi oleh Menteri Keuangan dan Menteri Sekretaris Negara dan sudah ada diskusi yang sangat produktif yang dalam diskusi itu kami juga sepakat di mana Badan Pemeriksaan Keuangan pada prinsipnya mendukung upaya pemerintah untuk menghadapi pandemi Covid-19 dan upaya mitigasi risiko pascapandemi Covid-19," ujarnya dikutip dari Sekretariat Presiden.
Baca: Jadwal Belajar dari Rumah TVRI Jumat 15 Mei 2020: Belajar Menyimak dan Pesona Dibalik Eceng Gondok
Baca: Amalan Malam Lailatul Qadar di 10 Hari Terakhir Ramadhan, Tadarus Al Quran hingga Beriktikaf
Baca: Showcasenya Banyak Tertuda karena Pandemi Virus Corona, Rizky Febian
Terkait dengan penyampaian IHPS II Tahun 2019, Agung menjelaskan bahwa IHPS II Tahun 2019 ini merupakan ikhtisar dari 488 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan badan lainnya.
"Ada beberapa hal yang kita angkat di situ, ada pemeriksaan kinerja tematik.
Kemudian kami juga menjelaskan beberapa pemeriksaan dengan tujuan tertentu, serta hal-hal lain terkait dengan pengelolaan keuangan negara pada saat ini," tuturnya.
Dalam laporannya, terdapat 5.480 permasalahan dalam 4.094 temuan yang meliputi kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, serta sejumlah masalah yang didominasi oleh ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.
Menindaklanjuti laporan tersebut, pemerintah berkomitmen untuk menjalankan pemerintahan dengan transparan dan kredibel.
Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo akan menginstruksikan menteri terkait untuk menyelesaikan permasalahan yang dilaporkan oleh BPK tersebut.