Buruh, Driver Ojol Pernah Bernasib Sama dengan Ruslan, Ditangkap karena Hina Presiden Saat Pandemi

Sebelumnya, video Ali Baharsyah beredar di media sosial.

Dalam videonya, Ali Baharsyah menyebut pemerintah menerapkan darurat sipil dalam menangani wabah corona.

Padahal diketahui, Presiden Jokowi sudah menyatakan pemerintah mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bukan darurat sipil seperti yang diposting Ali Baharsyah.

Ditambah lagi, dalam postingannya, Ali Baharsyah beberapa kali melontarkan kalimat yang isinya menghina Presiden Joko Widodo.

Baca: Reporter CNN Ditangkap Petugas saat Siaran Langsung Aksi Protes George Floyd

Kasus Netizen Berinisial NA

Polda Metro Jaya menangkap warganet berinisial NA yang diduga telah menyebarkan ujaran kebencian ataupun penghinaan kepada presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait virus Corona pada Selasa (28/4/2020) lalu.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus saat menggelar rilis pengungkapan kasus penyebaran ujaran kebencian dan hoax pada periode April 2020 lalu.

"Ini bulan lalu subdit 4 menangkap seseorang inisial NA ini menyangkut kebencian terhadap Presiden Republik Indonesia, pelakunya sudah ditangkap," kata Yusri di Markas Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (4/5/2020).

Yusri mengatakan, NA ditangkap oleh Anggota Subdit IV Tindak Pidana Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya di kawasan Jakarta Selatan.

Pelaku diketahui telah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya.

"Saat ini dilakukan penahanan terhadap tersangka NA di Rumah Tahanan Dit Tahti Polda Metro Jaya," jelasnya.

Adapun postingan yang diduga sebagai ujaran kebencian terhadap presiden Jokowi pertama kali diunggah NA pada 6 April 2020 di akun Facebook pribadinya.

Unggahan yang dipersoalkan adalah ”Drpd dokter2, lbh baik presiden aja yg meninggal, krn presiden lbh mudah dpt gantinya apalagi saat ini manfaatnya kecil se-X”.

Baca: Pedoman New Normal Mendagri untuk Pernikahan, Olahraga, Konser, Ibadah: Harus Ada Penerbitan Izin

"Ini biasanya ujaran kebencian kepada negara pemerintah dengan bertujuan menimbulkan sentimen negatif sehingga menimbulkan keresahan ke masyarakat," jelasnya.