Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi X DPR RI akan memfasilitasi komunikasi antara Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menyikapi ramainya tagar #MendikbudDicariMahasiswa di media sosial.
Huda mengatakan, ramainya tagar tersebut sebagai bentuk kebuntuan komunikasi antara para mahasiswa dengan jajaran Kemendikbud.
"Jika diperlukan kami siap mencairkan kebuntuan komunikasi tersebut dengan mengundang Mendikbud maupun perwakilan Aliansi BEM untuk bicara bersama,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (3/5/2020).
Huda mengatakan, persoalan tuntutan mahasiswa terkait besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) selama pandemi Covid-19 merupakan sesuatu yang harus didengar.
“UKT merupakan model pembayaran kuliah yang berbasis penghasilan orang tua, jika banyak orang tua yang mengalami penurunan pendapatan selama wabah Covid-19, maka sudah sewajarnya ada kebijakan relaksasi besara UKT yang harus dibayarkan oleh mahasiswa,” ujarnya.
Menurutnya, dari kronologis yang disampaikan oleh Aliansi BEM Seluruh Indonesia, diketahui jika perwakilan mahasiswa sudah mengirimkan permohonan audiensi kepada Kemendikbud sejak 29 April 2020.
Para mahasiswa ingin menyampaikan aspirasi terkait relaksasi biaya kuliah selama masa pandemi, permohonan bantuan internet untuk mendukung perkuliahan online, hingga bantuan logistik bagi para mahasiwa yang tidak bisa pulang kampung.
Selain itu para mahasiwa juga ingin menyampaikan aspirasi terkait isu kesejahteraan guru honorer dan pembelajaran jarak jauh di Indonesia yang masih belum siap.
"Namun ternyata sampai kemarin permohonan audiensi itu tidak mendapat tanggapan, sehingga munculah tagar #MendikbudDicariMahasiswa yang sempat menjadi trending di media sosial,” ujarnya.
Legislator dari Jawa Barat ini mengungkapkan jika pemerintah telah menyiapkan skema bantuan sosial untuk mahasiswa melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Bahkan Kemendikbud juga telah menyiapkan skema relaksasi UKT seperti penundaan pembayaran, penurunan besaran UKT, hingga pembayaran UKT secara bertahap.
"Artinya skema bantuan sudah, hanya saja kurang terkomunikasikan dengan baik. Maka kami berharap jajaran Kemendikbud menyiapkan waktu untuk beraudiensi dengan mahasiswa," tutur polikus PKB itu.