Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail
TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan pemerintah telah berhasil menangani fase kritis pertama kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Penanganan tersebut penting karena berbarengan dengan adanya Pandemi Covid-19.
Adapun fase kritis tersebut terjadi pada Maret-April 2020.
"Karena fase kemarin itu, kenapa dia ada krisis karena ada Covid, sudah begitu lebaran, makanya itu coba kita atasi begitu rupa pemerintah berupaya, bapak presiden perintahkan jangan ada masalah dari lebaran dan seterusnya," kata Siti Nurbaya usai rapat terbatas antisipasi kebakaran hutan dan lahan di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/6/2020).
Baca: Doni Monardo: Karhutla Bisa Tingkatkan Risiko Terpapar Covid-19
Pemerintah menurut Siti Nurbaya menanggulangi Karhutla pada fase pertama dengan modifikasi cuaca.
Di Sumatera modifikasi dilakukan pada 13 hingga 31 Mei 2020 sehingga pada saat lebaran tidak muncul asap.
"Ada korelasi antara modifikasi hari hujan jadi awannya direkayasa diinduksi sehingga punya banyak uap air sehingga jatuh jadi hujan."
"Itu bisa berpengaruh itu akhirnya dia membasahi gambut. Selain Membasahi gambut juga, kemudian memberikan air juga untuk embung-embung yang dibangun dan nanti setelah dan dengan yang sudah kita lalui di Riau ternyata dia basah gambutnya sehingga kita nggak dapat yang asap-asap itu," katanya.
Baca: Menteri LHK: Ledakan Karhutla Terjadi Agustus-September
Strategi yang sama menurut Siti Nurbaya akan dilakukan di Kalimantan dan Sumatera pada fase kritis kedua.
Karena menurut perkiraan BMKG titik panas pada bulan Juli akan semakin tinggi.
"Kalimantan kalau menurut BMKG itu akan kencang panas hotspotnya nanti hari keringnya masuk musim kemarau kira-kira di bulan Juli, Juli masuk ke Agustus nanti beratnya di Agustus akhir masuk ke September," katanya.
Penanganan Karhutla tersebut, menurut Siti dilakukan bekerjasama dengan sejumlah instansi, mulai dari BNPB, BPPT, BMKG, TNI, Polri, dan pemerintah daerah.
"Ditambah penegakkan hukum dan monitoring oleh Polri, seperti yang dilakukan Polda Riau. Jadi banyak yang secara sistematis sudah dipersiapkan oleh pemerintahan ini," ujarnya.