Baca tanpa iklan
"Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," kata Anwar Usman, pada saat membacakan putusan.
Perkara nomor 23/PUU-XVIII/2020 diajukan oleh sejumlah tokoh, diantaranya, mantan Ketua MPR RI, Amien Rais, dan tokoh Muhammadiyah, Din Syamsuddin.
Sedangkan, perkara nomor 24/PUU-XVIII/2020 diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) bersama dengan lembaga lainnya.
Mahkamah Konstitusi menyatakan berhak menguji perkara itu, karena permohonan pengujian diajukan sebelum adanya persetujuan dari DPR RI terhadap Perppu tersebut.
"Mahkamah berwenang mengadili permohonan. Permohonan pemohon mempunyai kedudukan hukum," kata Anwar Usman.
Namun, pada saat proses pemeriksaan perkara berjalan di Mahkamah Konstitusi, DPR menyetuji Perppu itu.
Artinya, setelah disetujui oleh DPR RI, maka Perppu berubah bentuk menjadi Undang-Undang.
Pada Rabu 20 Mei 2020, perwakilan Pemerintah menyatakan Perppu itu sudah disahkan menjadi Undang-Undang.
Hal itu disampaikan di sidang pengujian materi Perppu itu yang digelar di ruang sidang pleno Mahkamah Konstitusi.
Perppu Penanganan Covid-19 itu sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan tercatat di Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516.
Pada pertimbangannya, hakim konstitusi Aswanto, mengatakan mahkamah meyakini Perppu sudah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.
Sehingga, berakibat Perppu itu sudah tidak ada lagi secara hukum.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
Baca: WHO Perbarui Pedoman Terkait Kriteria Pasien Sembuh dari Corona
"Hal demikian berakibat permohonan pemohon yang diajukan pengujian Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sudah kehilangan objek," kata Aswanto.
"Menimbang meskipun mahkamah berwenang mengadili dan pemohon mempunyai kedudukan untuk mengajukan permohonan. Disebabkan permohoann kehilangan objek maka mahkamah tidak akan mempertimbangkan permohonan dan hal lain terkait permohonan tidak diperimbangkan," tambahnya.