Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyesalkan adanya aksi provokasi berupa pembakaran bendera partai PDIP saat aksi demo penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di Gedung DPR, Senayan Jakarta pada Rabu (24/6/2020).
Ia menegaskan, sikap PDIP terkait RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) bahwa partai mengedepankan dialog.
“Rancangan Undang-undang selalu terbuka terhadap koreksi dan perubahan, agar seirama dengan suasana kebatinan rakyat. Jadi sebaiknya semua menahan diri dan menghindarkan dari berbagai bentuk provokasi,” kata Hasto dalam keterangan tertulis, Rabu (24/6/2020) malam.
Meskipun ada pihak yang sengaja memancing di air keruh, termasuk aksi provokasi dengan membakar bendera Partai, ia percaya rakyat tidak akan mudah terprovokasi.
“PDI Perjuangan ini Partai Militan, kami punya kekuatan grass-roots, dan kekuatan ini kami dedikasikan sepenuhnya bagi kepentingan bangsa dan negara.
Baca: Pasal 7 RUU Haluan Ideologi Pancasila, PDI Perjuangan Setuju untuk Dihapus
Baca: Situs DPR RI Dibajak Hacker, Peretas Singgung Soal RUU HIP
Saat ini, fokus partainya adalah membantu pemerintah dan rakyat dalam penanganan covid-19.
“Presiden, wapres, dan seluruh jajaran kabinet didukung oleh seluruh kader PDI Perjuangan yang antara lain terdiri dari 128 anggota DPR RI, 18 Ketua DPRD, 416 anggota DPRD Provinsi, 3232 anggota DPRD Kab kota dan 237 kepala daerah dan wakil kepala daerah serta 1,43 juta pengurus Partai, menyatu dengan rakyat, memerangi Covid-19 dengan seluruh dampaknya secara sosial dan ekonomi. Itulah skala prioritas kita bersama,” jelas Hasto.
Ia tak mau terganggu dengan adanya aksi tersebut, oleh karenanya, pihaknya akan memilih jalur hukum guna menyelesaikan masalah tersebut.
Jalur tersebut merupakan langkah yang sama yang ditempuh PDI saat melawan pemerintahan di era orde baru.
“Jalan hukum inilah yang dilakukan oleh PDI pada tahun 1996, ketika pemerintahan yang otoriter mematikan demokrasi,” ungkap Hasto.
Baca: Demo Tolak RUU HIP Dilakukan di Tengah Pandemi, Massa Tuntut RUU HIP Ditarik dari Prolegnas 2020
Baca: UPDATE Kontroversi RUU HIP, DPR Janji Hentikan Pembahasan, GNPF: Kami Tahu Siapa Inisiatornya
Hasto berharap masyarakat dapat mengedepankan musyawarah terkait aspirasi RUU HIP ini.
Ia juga mengingatkan agar kadernya tak terprofokasi dengan adanya kejadian pembakaran bendera partai itu.
"Dari Sabang sampai Merauke, dan dari Miangas hingga ke Rote sangat majemuk. Kita bersatu karena Pancasila. Kita harus belajar dari konflik di Suriah, Yaman, Libya dll. Rakyat di negara-negara tsb akhirnya menjadi korban."
"Indonesia memiliki nilai luhur untuk bermusyawarah, jadi itulah yang harusnya kita kedepankan. Untuk itu mari kedepankan proses hukum dan seluruh kader-kader PDI Perjuangan diinstruksikan agar tidak terprovokasi,” terang Hasto.
Diberitakan sebelumnya, sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Persaudaraan Alumni 212 dan sejumlah ormas memadati depan gedung DPR RI pada Rabu (24/6/2020).
Mereka menggelar unjuk rasa menuntut RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) ditarik dari program legislasi nasional (prolegnas).
Pantauan Tribunnews, Rabu (24/6/2020) di lokasi, estimasi massa yang memadati depan Gedung DPR sekitar seribuan orang.
(Tribunnews.com/Tio/ChaerulUmam)