Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menilai saat ini merupakan waktu yang tepat untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan perombakan kabinet atau reshuffle.
Juru Bicara PKPI Sonny Tulung mengatakan, menilai wajar ancaman reshuffle yang disampaikan Presiden Jokowi kepada jajaran menterinya.
"Karena kalau kita lihat ada survei kepuasan dari masyarakat terhadap Pak Jokowi, walaupun tidak signifikan tapi menunjukkan penurunan," kata Sonny Tulung saat dihubungi Tribunnews.com, Jakarta, Rabu (1/7/2020).
Sonny Tulung menilai, Jokowi saat ini sedang kejar tayang mengingat dia tidak bisa lagi mencalonkan diri sebagai presiden.
Baca: Jokowi Minta Polri Waspadai Stabilitas Keamanan Dalam Negeri Jelang Pilkada Serentak 2020
"Jadi harus betul-betul dipikirkan, kalau emang harus diganti, PKPI berpikir ini saat yang tepat untuk reshuffle beberapa menteri," ujar Sonny.
"Tentu tidak etis menteri yang mana, Pak Jokowi lebih tau lah," sambung Sonny.
Menurut Sonny, Presiden Jokowi saat ini membutuhkan pembantu yang memiliki pemikiran kreatif dan di luar dari biasanya dalam menghadapi pandemi Covid-19.
Baca: Presiden Jokowi Pimpin Upacara HUT Ke-74 Bhayangkara dari Istana Negara
"Kalau dari PKPI dikasih kriteria, kalau bisa dari tokoh muda yang energik, punya pengalaman organisasi, rekam jejaknya bagus. Anak muda kan ada terobosan, dibutuhkan figur yang berpikir out of the box secara kreatif mengatasi ini (Covid-19)" kata Sonny.
Sedangkan ketika disinggung PKPI akan menyodorkan Ketua Umumnya Diaz Hendropriyono, Sonny menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif dalam penentuan susunan kabinet.
"Siapapun yang pak Jokowi pilih, kami dukung siapapun itu. Itu sepenuhnya hak Pak Jokowi, kalau ketua umum kami terpilih, tentu sangat senang karena mas Diaz punya pengalaman organisasi yang bagus, karakter bagus, dan pendidikannya juga bagus," kata Sonny.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal reshuffle saat rapat kabinet paripurna di hadapan para menteri Kabinet Indonesia Maju pada 18 Juni 2020, lalu.
Dalam kesempatan itu, Jokowi mengutarakan rasa kecewanya terhadap kinerja para menteri yang dinilai tidak memiliki progres kerja yang signifikan.
"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu sudah," kata Jokowi lewat video yang diunggah melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).
Baca: Jengkel dengan Kinerja Para Menteri di Tengah Krisis Pandemi, Jokowi: Nggak Ada Progress Signifikan
Lebih lanjut, Presiden mengajak para menteri ikut merasakan pengorbanan yang sama terkait krisis kesehatan dan ekonomi yang menimpa Indonesia saat di tengah pandemi Covid-19.
Jokowi menilai, hingga saat ini diperlukan kerja-kerja cepat dalam menyelesaikan masalah yang ada.
Terlebih, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menyampaikan, bahwa 1-2 hari lalu growth pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi 6, bisa sampai ke 7,6 persen. 6-7,6 persen minusnya. Lalu, Bank Dunia menyampaikan bisa minus 5 persen.
"Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya lihat masih banyak kita yang menganggap ini normal," ucap Jokowi.
Belanja Sektor Kesehatan Baru 1,53 Persen dari Rp 75 Triliun
Masih dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga mengungkapkan rasa kecewanya terkait minimnya belanja kementerian di masa krisis pandemi Covid-19.
Menurut Jokowi, minimnya belanja kementerian akan berdampak pada ekonomi masyarakat.
Ia pun meminta agar belanja kementerian segera dipercepat semaksimal mungkin
"Saya perlu ingatkan belanja-belanja di kementerian. Saya melihat laporan masih biasa-biasa saja. Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya, karena uang beradar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat akan naik," kata Jokowi lewat video yang diunggah melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).
"Jadi belanja kementerian tolong dipercepat," tambahnya.
Baca: Saat Jokowi Bicara Reshuffle di Depan Menteri
Jokowi pun menyinggung Kementerian Kesehatan yang masih minim menggunakan alokasi belanjanya.
Padahal, disaat krisis ini, Jokowi ingin kecepatan kementerian dalam melakukan perputaran uang.
"Bidang kesehatan, tuh dianggarkan Rp 75 triliun. Rp 75 triliun. Baru keluar 1,53 persen coba. Uang beredar di masyarakat ke-rem ke situ semua," ujar Jokowi.
Baca: Marahi Menteri, Jokowi Pertimbangkan Reshuffle hingga Bubarkan Lembaga
"Segara itu dikeluarkan dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran. Sehingga mentrigger ekonomi," ucapnya.
Jokowi pun merasa heran, padahal anggaran Rp 75 triliun di sektor kesehatan bisa dialokasikan dengan cepat ke tenaga media hingga belanja alat kesehatan.
"Pembayaran tunjangan untuk dokter, dokter spesialias, untuk tenaga medis, segera keluarkan. Belanja-belanja untuk peralatan segera keluarkan. Ini sudah disediakan Rp 75 triliun seperti itu," kata Jokowi.