Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hasanuddin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wabah Virus Corona atau Covid-19 tidak hanya mengancam kesehatan tapi berimplikasi besar bagi kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
Dampaknya juga berimbas kepada perekonomian Nasional.
Sehingga penanganan wabah bencana non alam covid-19 dengan berbagai dampaknya, perlu upaya luar biasa oleh pemerintah untuk mengeksekusi semua program yang direncanakan.
Demikian dikemukakan Anggota DPR RI, Hj Intan Fauzi kepada pers di Jakarta, Kamis (2/7/2020).
"Karena itu, Pemerintah harus optimal namun terukur dalam membelanjakan anggaran di masa status keadaan darurat ini. Apalagi, payung hukum yang menjadi amunisi bagi pengambil kebijakan sudah tersedia," ujar Intan Fauzi.
Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kota Bekasi dan Depok ini mengatakan Penetapan Perppu 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 2 tahun 2020.
Baca: Berkaca dari Negara Lain dalam Penanganan Pandemi Covid-19
"Untuk mengakselerasi belanja negara harus diikuti juga dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 terkait penyesuan kembali postur dan rincian APBN," ujar Intan Fauzi.
Dikatakan bahwa anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga terus mengalami kenaikan sebanyak empat kali dalam jangka waktu singkat.
Awalnya pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 405,1 triliun, kemudian naik signifikan menjadi Rp 677,2 triliun, lalu naik lagi menjadi Rp 695,2 triliun.
Kemudian Pemerintah memproyeksi dana penanganan melonjak hingga Rpp 905,1 triliun.
Namun sayangnya, lanjut Hj Intan, kita menghadapi persoalan klasik yang hampir terus terjadi di setiap tahun anggaran yakni persoalan kemampuan serapan anggaran Kementerian dan Lembaga yang masih rendah.
Baca: Jadwal TVRI Belajar dari Rumah Jumat, 3 Juli 2020, Vokasi Kini: Masa Depan Dunia Film dan Penyiaran
"Persoalan ini jelas berdampak langsung bagi masyarakat karena program pemerintah untuk masyarakat menjadi tersendat. Apalagi, program ini bersentuhan dengan kebutuhan yang mendesak bagi publik," ujarnya.
Menurut politisi PAN ini, persoalan akut menahun ini sepatutnya tidak perlu terjadi.