Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hasanuddin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wabah Virus Corona atau Covid-19 tidak hanya mengancam kesehatan tapi berimplikasi besar bagi kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
Dampaknya juga berimbas kepada perekonomian Nasional.
Sehingga penanganan wabah bencana non alam covid-19 dengan berbagai dampaknya, perlu upaya luar biasa oleh pemerintah untuk mengeksekusi semua program yang direncanakan.
Demikian dikemukakan Anggota DPR RI, Hj Intan Fauzi kepada pers di Jakarta, Kamis (2/7/2020).
"Karena itu, Pemerintah harus optimal namun terukur dalam membelanjakan anggaran di masa status keadaan darurat ini. Apalagi, payung hukum yang menjadi amunisi bagi pengambil kebijakan sudah tersedia," ujar Intan Fauzi.
Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kota Bekasi dan Depok ini mengatakan Penetapan Perppu 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 2 tahun 2020.
Baca: Berkaca dari Negara Lain dalam Penanganan Pandemi Covid-19
"Untuk mengakselerasi belanja negara harus diikuti juga dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 terkait penyesuan kembali postur dan rincian APBN," ujar Intan Fauzi.
Dikatakan bahwa anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga terus mengalami kenaikan sebanyak empat kali dalam jangka waktu singkat.
Awalnya pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 405,1 triliun, kemudian naik signifikan menjadi Rp 677,2 triliun, lalu naik lagi menjadi Rp 695,2 triliun.
Kemudian Pemerintah memproyeksi dana penanganan melonjak hingga Rpp 905,1 triliun.
Namun sayangnya, lanjut Hj Intan, kita menghadapi persoalan klasik yang hampir terus terjadi di setiap tahun anggaran yakni persoalan kemampuan serapan anggaran Kementerian dan Lembaga yang masih rendah.
Baca: Jadwal TVRI Belajar dari Rumah Jumat, 3 Juli 2020, Vokasi Kini: Masa Depan Dunia Film dan Penyiaran
"Persoalan ini jelas berdampak langsung bagi masyarakat karena program pemerintah untuk masyarakat menjadi tersendat. Apalagi, program ini bersentuhan dengan kebutuhan yang mendesak bagi publik," ujarnya.
Menurut politisi PAN ini, persoalan akut menahun ini sepatutnya tidak perlu terjadi.
Sebab, anggaran yang disusun itu berbadasarkan program berbasis kinerja yang juga merupakan hasil pembahasan panjang dengan mitra kerja pemerintah di DPR.
"Jadi, alokasi anggaran di APBN itu bukan lahir dari bim salabim, tetapi hasil sebuah proses politik di Parlemen," katanya.
Intan Fauzi mengatakan menjadikan Covid-19 sebagai kambing hitam penyebab rendahnya daya serap anggaran, adalah mengada-ngada dan ironis.
Sebab realisasi anggaran Kementerian/ Lembaga sampai Mei 2020 hanya 10,41 persen.
Khusus anggaran kesehatan sebesar Rp 85,77 triliun yang ditujukan untuk belanja penanganan COVID-19 mendapat sorotan, karena realisasi angggaran stimulus kesehatan tersebut baru mencapai 4,68% dari total alokasi anggaran.
Baca: Kehamilannya Masuk Trimester Kedua, Asmirandah Lemas dan Tak Berdaya, Pulih Setelah Ketemu Suami
"Betapa ruginya rakyat, akibat tidak optimalnya pemanfaatan anggaran yang ada. Semakin sedikit anggaran yang terserap maka fungsi anggaran sebagai alat distribusi dan pemerataan pembangunan tidak tercapai," ujar Intan Fauzi.
Dikatakan bahwa tindakan berskala dan berimplikasi besar memang sepatutnya diambil oleh Pemerintah.
"Dampak Kesehatan, Sosial dan Ekonomi yang tengah kita hadapi ini sangat dahsyat, karena itu, perlu kebijakan luar biasa/ extra ordinary," katanya.
Menurut dia, jika daya serap anggaran ini masih belum optimal maka sama saja dengan memelihara kesenjangan ekonomi dan sosial.
"Kenapa? Sebab, hal ini dipersepsikan pemerintah kurang serius dalam mengimplementasi program. Pemerintah harus memperbaiki dan memaksimalkan penyerapan anggaran ini. Jika tidak, dapat berpengaruh pada kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah," ujar Hj Intan Fauzi.
Dia berharap perlindungan terhadap kesehatan masyarakat menjadi syarat penting untuk memajukan perekonomian negara.
Sebab roda kegiatan ekonomi tidak akan berjalan tanpa didukung dengan SDM yang berkualitas dan sehat. Demikian juga sebaliknya, masyarakat sehat kalau roda ekonomi stagnan, juga tidak memberi insentif bagi negara ini.
"Publik memiliki sensitivitas tinggi terhadap anggaran. Ketidakmampuan pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan anggaran maka yang disoroti publik adalah buruknya kinerja pemerintah. Dan ini sangat memprihatinkan," ujar Hj Intan Fauzi.