Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) diatur melaui Undang-Undang (UU) bukan hanya peraturan presiden (Perpres).
Hal itu diutarakan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) usai rapat konsultasi MPR dengan Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (8/7/2020).
"Beliau (Presiden) bahkan menyampaikan sangat riskan kalau lembaga yang memiliki tugas untuk melakukan pembinaan Pancasila hanya berpayung Perpres. Maka beliau ingin ini diberi payung UU," kata Bamsoet.
Bamsoet mengatakan dalam rapat tersebut Presiden Jokowi menekankan bahwa berbicara mengenai ideologi adalah berbicara mengenai bagaimana kita menjaga Pancasila sampai kapanpun.
Oleh karena itu dalam membina, mensosialisasikan dan membumikan pancasila tidak cukup hanya dilandaskan pada peraturan presiden.
"Tadi beliau menyampaikan langsung seperti itu," katanya.
Baca: Bertemu Pimpinan MPR RI, Alumni PMII Dukung BPIP Diatur Dalam Undang-Undang
Hal itu menurut Bamsoet sejalan dengan keinginan Organisasi Kemasyarakatan Islam PBNU.
Meskipun demikian pihaknya menurut Bamsoet hanya mendengarkan saja keinginan presiden tersebut. Karena pembentukan undang-undang merupakan domain DPR dan Pemerintah, bukan MPR.
"Tapi kami hanya mendengar masukan aspirasi masyarakat, yang tadi presiden juga menyampaikan hal yang sama. Maka tugas kami hari ini adalah memberikan penjelasan kepada rakyat karena tugas MPR seharusnya menjadi mesin pendingin. Yang mendinginkan situasi, menjaga situasi politik tetap kondusif di tengah situasi yang tidak normal ini," pungkasnya.
Pantauan Tribunnews, Pimpinan MPR yang hadir ke Istana tersebut diantaranya Bambang Soesatyo (Bamsoet), Ahmad Muzani, Zulkifli Hasan, Lestari Moerdijat, Syarief Hasan, Ahmad Basarah, Jazilul Fawaid, Hidayat Nur Wahid, Fadel Muhammad, dan Arsul Sani.