Baca tanpa iklan
Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengungkap data pengaduan dan persidangan yang digelar selama kurun waktu tahun 2012 - 2020.
Anggota DKPP Ida Budhiati mengatakaan jenis pelanggaran terbanyak yang diputus adalah berupa teguran.
DKPP menegur penyelenggara dengan harapan mereka terus bisa memperbaiki diri dari kekurangan yang dilaporkan.
"Terbanyak itu jenis pelanggaran berupa teguran, maknanya DKPP itu mengedukasi penyelenggara pemilu, ada kekurangan dan harapannya terus perbaikan," ucapnya dalam diskusi virtual, Sabtu (18/7/2020).
Baca: Ketua DKPP Muhammad Curhat Belum Gajian
Ida mengakui tantangan terbesar penyelenggara pemilu jika berdasarkan data yaitu pada aspek profesionalitas. Prinsip profesionalitas yang dilanggar bahkan punya persentase 66 persen.
Menurutnya aspek ini jadi salah satu yang harus menjadi perhatian penyelenggara pemilu, terutama untuk pelaksanaan pilkada 2020. Mengingat pilkada tahun ini digelar di tengah ancaman penularan wabah virus Corona.
Baca: DKPP: Jangan Sampai Pilkada Menjadi Cluster Penyebaran Covid-19
"Jadi tantangan terbesar penyelenggara pemilu kita adalah aspek profesionalitas. Prinsip yang dilanggar profesional 66 persen," ungkapnya.
Berdasarkan data DKPP, jumlah pengaduan dalam rentang 2012 - 2020 tercatat sebanyak 3.832, dengan persentase perkara yang naik sidang 42,77 persen atau 1.639.
Adapun perkara yang diputus sebanyak 1.627, serta sedang diperiksa 12 perkara.
Rincian amar putusannya yakni 3.405 atau 51,35 persen diputus rehabilitasi, 2.202 teguran tertulis (33,2 persen), 66 putusan pemberhentian sementara (0,99 persen).
Terdapat juga 637 putusan pemberhentian tetap (9,6 persen), pemberhentian dari jabatan sebanyak 66 orang (0,83 persen), dan ketetapan 267 putusan (4,03 persen). Total jumlah teradu yang diputus sebanyak 6.632 orang.