Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perilaku elite Partai Demokrat mengomentari internal PDI Perjuangan soal penetapan Gibran dalam pilkada Solo ditanggapi sinis pimpinan DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang Selatan.
"Kami heran dengan sejumlah pernyataan elite Demokrat yang muncul di media maupun medsos. Kenapa petinggi Demokrat harus repot mempertanyakan soal penetapan Gibran Rakabuming sebagai calon Walikota Solo yang diusung PDI Perjuangan," ujar Wanto Sugito, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang Selatan saat dihubungi, Senin (20/7/2020).
Diberitakan sebelumnya, Wakil Sekjen Partai Demokrat, Jansen Sitindaon menuding bahwa ada deal yang dilakukan presiden Jokowi di istana terkait majunya Gibran di akun media sosial miliknya.
Dia pun meminta Jokowi dan para elite politik PDI Perjuangan memberikan klarifikasinya.
Baca: Gibran Harus Pastikan Achmad Purnomo Tidak Maju Diusung Partai Lain
Menanggapi itu, kata Wanto yang juga menjabat Sektetaris Jenderal Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM), organisasi sayap PDI Perjuangan.
"Apa perlu dibuka jejak digital, saat SBY di istana kerap bicara tentang partai Demokrat?" ujar Wanto.
Pria yang akrab disapa bung Klutuk ini juga mempertanyakan, mengapa Demokrat harus capek mengurusi dapur PDI Perjuangan sedangkan dapur Demokrat sendiri sedang bermasalah.
Yang dia maksud adalah pemberitaan bahwa penetapan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat secara aklamasi digugat pendirinya.
Diantara pendirinya adalah Subur Sembiring, Hengki Luntungan, Murtada Sinuraya yang tergabung dalam FKPD (Forum Komunikasi Pendiri dan deklarator) Partai Demokrat.
Aktivis 98 ini mengatakan sebaiknya demokrat menyelesaikan urusan internalnya.
“Jadi lebih baik Demokrat fokus dulu di internalnya dan mempersiapkan kadernya untuk bertarung di pilkada 2020 daripada meramaikan soal penetapan Gibran,” imbuhnya.
Wanto juga menegaskan bahwa Demokrat seharusnya sadar dan lebih mengaca diri untuk tidak banyak berkomentar sinis tentang penetapan Gibran, sebagai calon wali kota Solo dan akan membentuk dinasti politik.
Apalagi diketahui bahwa Demokrat tidak memiliki kursi di DPRD Surakarta.
Menurutnya, apa yang dilontarkan ke media dan medsos ibarat menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri.
"Seandainya pak Jokowi membuka pintu koalisi kepada Demokrat, bisa ditebak SBY akan segera menyodorkan nama AHY masuk ke kabinet. Jadi meributkan dan mengaitkan dinasti politik ibarat menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri,” jelasnya.
Baca: Gibran Maju Pilkada Solo 2020, Risma: Semoga Bisa Wujudkan Cita-Citanya
Bagi PDI Perjuangan, pengumuman 45 calon kepala daerah oleh Megawati Soekarno putri adalah mandat yang harus dilaksanakan dengan kerja keras demi memenangkan suara rakyat.
Semua kader PDI Perjuangan dan para calon pemimpin daerah yang diusung PDI Perjuangan harus turun ke bawah bergerak bersama dalam satu rampak barisan.
"Seharusnya ada kesadaran bahwa cuitan di medsos itu tidak akan memenangkan suara rakyat. Tapi menangis dan tertawa bersama rakyatlah yang membuat kita bahagia,” ujar mantan aktivis 98 UIN Syarif Hidayatullah ini.